Kemendagri Diminta Pantau Depok Walkot Terkait Perayaan Lurah

Siapapun yang melanggar kebijakan darurat PPKM harus dihukum berat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Polri menindak tegas siapa saja yang melanggar kebijakan pembatasan kegiatan darurat masyarakat (PPKM), termasuk pejabat pemerintah. .

“Selain kepala daerah, siapa pun yang melanggar kebijakan darurat PPKM harus diberikan sanksi tegas. Apalagi jika pelakunya pejabat pemerintah, hukumannya layak ditambah,” kata Luqman Hakim, Minggu (4/7).

Ia menilai jika tidak ada sanksi tegas, pasti akan menurunkan moral masyarakat dan merusak kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan darurat PPKM.

Menurut dia, sejak awal pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam menegakkan aturan dan sanksi, terutama yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah selama penerapan kebijakan darurat PPKM.

“Untuk itu, saya minta Kemendagri memantau tindakan Wali Kota Depok atas pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan salah satu perangkat desanya,” ujarnya.

Luqman mengatakan, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Jawa dan Bali. Ia menilai, agar instruksi itu bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh kepala daerah, yang perlu dilakukan pemerintah pusat adalah melakukan pengawasan ketat di lapangan.

“Pemerintah harus tegas, jika ada kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM darurat, maka segera berikan sanksi administratif berupa teguran tertulis. kepala daerah diberhentikan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan 13 instruksi kepada gubernur, bupati, dan walikota terkait penerapan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM) untuk menekan penyebaran Covid-19.

Sebanyak 13 instruksi ditandatangani Mendagri di Jakarta, Jumat (2/7), antara lain arahan terkait pembatasan aktivitas masyarakat, persyaratan perjalanan, target uji Covid-19 untuk masing-masing wilayah, jaminan dukungan keamanan dari TNI. dan Polri yang memberikan kewenangan kepada kepala negara. daerah untuk mengatur vaksinasi, dan mengatur kembali anggaran untuk memprioritaskan program tanggap pandemi.

sumber : Antara



https://www.republika.co.id/berita/qvpsjo330/kemendagri-diminta-pantau-walkot-depok-soal-hajatan-lurah