Kemenkumham Jelaskan Nasib Pengamen Jalanan Di Tengah Riuhnya PP Royalti

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 terkait
    Manajemen Royalti untuk Lagu dan / atau Hak Cipta Musik, pada 30 Maret 2021.

    Dalam PP tersebut terdapat kewajiban membayar royalti bagi setiap orang
    yang menggunakan lagu dan / atau musik secara komersial dan / atau pada layanan publik.

    Yang dimaksud dengan kebutuhan komersial, yaitu setiap orang yang menggunakan lagu dan / atau musik dari pemilik hak cipta untuk keuntungan ekonomi.

    Baca juga: Jokowi Tandatangani PP Royalti, Kemenkumham: Hanya Berlaku untuk Komersial

    Lantas yang jadi pertanyaan, bagaimana nasib para pengamen yang kerap menyanyikan lagu-lagu ciptaan orang lain?

    Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Freddy Harris mengatakan sesuai aturan dalam PP No 56, pengamen memang menjadi obyek penarikan royalti.

    Namun, kata dia, bagi pengamen ada perlakuan khusus yang tidak harus disikapi sama dengan objek lainnya.

    “Kalau pengamen di jalan kalau dapat seribu dua ribu hanya untuk makan, aturannya harus dipukul, tapi kita tidak pernah ambil (royalti),” kata Freddy saat jumpa pers online, Jumat (9/1). / 4/2021).

    Baca juga: Kemenkumham: Ada tiga sektor yang berhak mengelola royalti menurut PP Nomor 56 Tahun 2021

    Dengan itu kata Freddy, pengamen jika aturan kena royalti, karena mereka memanfaatkan ekonomi.

    Namun dari sisi keuntungan ekonomi, Freddy mengatakan ada perlakuan khusus yang membuatnya tidak layak dikenakan royalti.




    Source