Kementerian Investasi Harus Memenuhi Kebutuhan Investor

BKPM memiliki kewenangan yang lebih luas dengan menjadi Kementerian Penanaman Modal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom dan Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih berharap Kementerian Penanaman Modal dapat memfasilitasi kebutuhan calon investor. Ia mengatakan, kementerian yang akan segera dibentuk ini perlu ditegaskan agar calon investor dapat merealisasikan komitmen investasinya di dalam negeri.

“Kementerian Penanaman Modal diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala investasi. Yang dibutuhkan Kementerian Penanaman Modal bisa difasilitasi oleh Kementerian Penanaman Modal, mulai dari stimulus, kemudahan perizinan dan lain-lain yang selama ini menjadi kendala,” kata Sri melalui a keterangannya di Jakarta, Rabu (21/4).

Sri juga sepakat bahwa fungsi dan kewenangan Kementerian Penanaman Modal harus diperkuat, tidak hanya terkait koordinasi antara pusat dan daerah, tetapi juga antar kementerian. Soal stimulus untuk menarik investasi, baik fiskal maupun nonfiskal, sebenarnya juga telah diatur dalam Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam regulasi tersebut, sektor usaha prioritas dan perintis berhak atas berbagai insentif, termasuk pembebasan bea masuk impor mesin dan peralatan untuk pembangunan pabrik di Indonesia. Oleh karena itu, di tengah situasi pandemi, pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan perekonomian nasional, termasuk melalui realisasi investasi yang dapat mendorong pertumbuhan.

Kementerian Penanaman Modal juga diharapkan dapat mempercepat realisasi ini kepada semua investor, baik industri pionir maupun lainnya yang telah menunjukkan komitmennya.

Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mengatakan, transformasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Penanaman Modal merupakan tindak lanjut pemerintah untuk membenahi iklim investasi nasional. Oleh karena itu, fungsi dan kewenangannya juga akan diperluas.

“BKPM belum memenuhi syarat yang cukup untuk menjadi K / L yang bisa konsolidasi untuk memegang kewenangan yang lebih besar lagi, sehingga pembentukan Kementerian Penanaman Modal didorong,” kata Faisol.

Pembentukan Kementerian Penanaman Modal, menurut dia, juga merupakan tindak lanjut dari regulasi turunan UU Ciptaker, yakni Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa fungsi dan kewenangan penanaman modal terletak pada lembaga setingkat kementerian. Faisol mengatakan peningkatan fungsi dan kewenangan tersebut terkait dengan koordinasi dan kebijakan, terutama terkait kemudahan perizinan.

Kementerian Penanaman Modal disebut-sebut sebagai konsolidator dari semua proses perizinan penanaman modal yang sebelumnya ada di daerah dan kementerian lain. “Apalagi fungsi koordinasi yang selama ini lemah di BKPM. Kalau menjadi Kementerian Penanaman Modal akan sama dengan kementerian lain. Banyak izin usaha dan investasi yang sekarang ditarik ke pemerintah pusat,” kata Faisol.

sumber: Antara




Source