Kementerian Investasi Seharusnya Tidak Hanya Mengubah Nomenklatur

    Kementerian Penanaman Modal akan menggantikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani berharap rencana pemerintah membentuk Kementerian Penanaman Modal tidak sekadar perubahan nomenklatur. Namun, kata dia, hal itu juga bisa berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.

    Menurut Hariyadi, Kementerian Penanaman Modal yang akan menggantikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga harus diberikan kewenangan dan fungsi yang lebih besar agar bisa lebih efektif menarik investasi di dalam negeri.

    “Investor global hanya mau berinvestasi, misalnya sekarang tidak ada kendala dan ada kepastian hasil investasinya bisa berjalan dalam jangka panjang. Jadi mereka akan menunggu apakah perombakan ini efektif atau tidak. Mereka hanya melihat fakta di atas. dasar, bukan hanya perubahan nomenklatur, “kata Hariyadi melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (13/4).

    Hal senada diungkapkan Kepala Departemen Ekonomi Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Yose Rizal Damuri. Yose mengatakan Kementerian Penanaman Modal harus memiliki ruang lingkup yang lebih luas, termasuk kebijakan ekonomi lainnya. “Apakah Kementerian Penanaman Modal akan berperan dalam menentukan kebijakan perdagangan? Industri? Ketenagakerjaan? Ini yang terpenting, karena fungsi ini sebelumnya tidak ada di BKPM,” kata Yose.

    Selama ini, lanjut Yose, BKPM hanya memiliki dua fungsi utama, yakni terkait menarik investasi dan mengelola perizinan investasi. Sedangkan hal utama yang dibutuhkan investor adalah kepastian bahwa investasi tersebut dapat berjalan dalam jangka panjang.

    Kewenangan untuk memastikan keberlangsungan usaha tidak ada di BKPM, tapi pada kementerian teknis hingga pemerintah daerah. Karena itu, Yose berharap Kementerian Investasi harus memiliki kebijakan yang beragam.

    Selain itu, kebijakan investasi juga harus memiliki visi jangka panjang, tidak hanya untuk menarik investasi tetapi juga memastikan bahwa bisnis investor beroperasi. Dengan kewenangan BKPM yang terbatas selama ini, pengelolaan investasi agar pelaku usaha dapat berjalan mandek akibat tumpang tindih regulasi di kementerian teknis terkait yang mengakibatkan realisasi investasi tertunda.

    “Fungsi harus ditambah. Tidak akan ada perubahan iklim investasi yang signifikan tanpa adanya perubahan fungsi. Karena investor akan melihat dalam jangka panjang, bukan hanya kemudahan dan kecepatan perizinan,” ujarnya.

    Yose berharap kehadiran Kementerian Investasi dapat menjadi landasan untuk mengejar daya saing dan iklim usaha Indonesia yang saat ini masih tertinggal dari negara lain.

    Sementara itu, Haryadi menambahkan, terkait target investasi tahun ini sebesar Rp 900 triliun, pihaknya yakin angka tersebut akan tercapai jika BKPM menjadi Kementerian Penanaman Modal dan disertai dengan penambahan fungsi dan kewenangan. Namun, dia berharap ke depan Kementerian Investasi tidak hanya fokus mendorong terwujudnya investasi dengan nilai yang besar, tetapi juga harus menarik investasi yang berkualitas.

    sumber: Antara




    Source