Kementerian Luar Negeri Verifikasi Dugaan Pelanggaran HAM dalam Pembangunan Proyek Mandalika

    Laporan Jurnalis Tribunnews, Larasati Dyah Utami

    TRIBUNNEWS.COM, MANDALIKA – Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan survei Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika untuk mengkoordinasikan dan memverifikasi dugaan pelanggaran HAM untuk Pembangunan Proyek Mandalika yang disampaikan oleh delapan Amanat Prosedur Khusus Dewan HAM Pemegang Saham (SPMH), Jumat (08/04/2021).

    SPMH adalah mekanisme Dewan HAM yang dibentuk dengan mandat untuk melaporkan dan memberikan nasehat / rekomendasi tentang perlindungan dan pemajuan HAM berdasarkan perspektif tematik atau spesifik yang berkaitan dengan suatu negara.

    Baca juga: Janji Dorna Sport Usai Memantau Pembangunan Sirkuit Mandalika

    “Delapan SPMH yang meminta klarifikasi antara lain SPMH Hak Pembangunan, Kemiskinan Ekstrem, Masyarakat Asli, Pembela HAM, Korporasi Transnasional dan Bisnis, serta perumahan yang layak,” tulis Kementerian Luar Negeri dalam situsnya, Senin (12/4/2021).

    Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Luar Negeri menggarisbawahi pentingnya memberikan tanggapan melalui uraian komprehensif mengenai kebijakan pembangunan KEK Mandalika yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.

    Selain itu, perlu dijelaskan langkah-langkah pemantauan, identifikasi dan penyelesaian masalah HAM yang muncul dalam perkembangannya dan disoroti oleh SPMH.

    Baca juga: MotoGP: Kita Tak Nantikan Balapan di Sirkuit Mandalika Indonesia Tahun 2022!

    Diantaranya adalah sengketa tanah, penggusuran dan kompensasi yang tidak adil, penggunaan intimidasi dan ancaman, serta hilangnya akses air bersih dan mata pencaharian yang layak.

    Perwakilan pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam menyelesaikan masalah hak asasi manusia.

    Hampir semua masalah yang berkaitan dengan pertanahan telah terselesaikan berkat kerja Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Masalah Tanah yang dibentuk oleh Gubernur dan Kapolda NTB.

    “Penyelesaian sengketa dilakukan secara komprehensif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

    Dinyatakan bahwa perwakilan masyarakat Mandalika sangat mendukung program strategis nasional KEK Mandalika.

    Pembangunan destinasi wisata kelas dunia di Mandalika diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara signifikan dan mengentaskan kemiskinan.

    Kementerian Luar Negeri menekankan kunjungan lapangan dan koordinasi di Mandalika menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai pilar penting pembangunan nasional.

    Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong penggunaan Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB dalam kegiatan perusahaan, termasuk dalam hal ini BUMN.

    “Sinergi dalam penyelesaian masalah HAM akan terus dijaga dan ditingkatkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, termasuk LSM, akademisi dan Komnas HAM,” ujarnya.




    Source