Kementerian Perhubungan Mensosialisasikan Ulang PP Pelaksanaan UU Ciptaker Sektor Pelayaran di Yogyakarta

TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Perhubungan Laut pada tahun 2021.

Kegiatan Sosialisasi bertema “Melalui Sosialisasi Peraturan Pemerintah, Kita Tingkatkan Pemahaman terhadap Kreasi Pelayaran Dalam Rangka Penyederhanaan Perizinan Berusaha untuk Kemudahan Berbisnis di Bidang Pelayaran” berlangsung di kota Yogyakarta yang hangat, Kamis (8/8). 4/2021).

Sosialisasi kali ini dibuka oleh Dirjen Perhubungan Laut yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum dan KSLN, Toto Sukarno secara virtual dan dihadiri oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut se Jawa. Wilayah Bali, Sulawesi, Maluku Utara, Pulau Papua. dan virtual.

Regulasi yang sedang disosialisasikan antara lain terkait dengan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, khususnya pelaksanaannya di bidang perhubungan laut, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.

Tujuan utama dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman kepada UPT (Unit Pelaksana Teknis) Direktorat Jenderal Perhubungan, Pengguna Jasa Pelayaran, stakeholders dan Instansi Pemerintah terkait lainnya.

“Sosialisasi ini berbeda dengan sosialisasi sebelumnya yang menjelaskan pasal demi pasal. Sosialisasi kali ini mengedepankan pendapat para ahli dan akademisi untuk memberikan perspektif baru atas derivasi dari berbagai regulasi di atas,” ujar Toto Sukarno.

Ia berharap dengan paradigma baru pembentukan peraturan perundang-undangan melalui omnibus, serta prinsip perubahan regulasi yang berorientasi pada kemudahan investasi dan perizinan usaha, dapat mendorong peningkatan pelayanan publik bagi aparatur transportasi laut guna mendorong masyarakat Indonesia. ekonomi melalui sektor perkapalan.

Mengenai materi, pada kesempatan ini ia berpesan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan UU Cipta Kerja. di bidang transportasi laut.

Saat ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan sedang mempersiapkan penyempurnaan dan penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) di bidang pelayaran, yang meliputi pemurnian regulasi di bidang transportasi di perairan, pelabuhan, pelayaran, navigasi, portabilitas. ; dan manajemen keamanan kapal.

“Namun yang terpenting yang harus tetap menjadi prioritas utama dalam penyempurnaan Permenhub Plan adalah masalah faktor keselamatan, keamanan, dan pelayanan serta tentunya harus sesuai dengan regulasi internasional. Demikian penyempurnaan regulasi di bidang pelayaran. . selanjutnya akan memastikan pengiriman yang aman, terjamin, dan nyaman serta sesuai dengan regulasi atau konvensi internasional, ”ujarnya.




Source