Kementerian PUPR Terapkan Sistem Manajemen Anti Suap untuk Mencegah Pelanggaran dan Korupsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian dengan alokasi anggaran terbesar setiap tahun mengingat perannya sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur nasional.

Pada tahun 2021, Kementerian PUPR akan menerima alokasi anggaran APBN pasca-refocusing sebesar Rp. 131,81 triliun yang dialokasikan untuk belanja modal, barang dan pegawai.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 107,6 triliun atau 71,83% dihabiskan untuk belanja non operasional yang digunakan melalui proses kontraktual untuk pengadaan barang/jasa.

Pemilihan penyelenggara yang andal dan akuntabel diperlukan untuk menjamin kualitas pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan juga mengembangkan perekonomian nasional dan daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) juga menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa harus memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya yang berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah, serta serta pembangunan yang berkelanjutan.

Baca juga: Menteri Basuki Minta Dukungan KPK Cegah Praktik Korupsi di Balai Penyelenggara Pemilu Jasa Konstruksi

Dalam meningkatkan kualitas Seleksi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, penataan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian PUPR dilakukan dengan penetapan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi sebagai Satuan Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Balai Seleksi Jasa Konstruksi (BP2JK) berlokasi di 34 Provinsi di Indonesia.

Baca juga: Kementerian PUPR Bangun Kanal Pengendali Banjir KEK Mandalika Senilai Rp 28 Miliar

Komitmen ini merupakan upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang/jasa.

Sehingga kementerian ini dapat memaksimalkan waktu, biaya, dan kualitas pekerjaan konstruksi yang bertujuan untuk mendukung kelancaran Pembangunan Infrastruktur.

Baca juga: Menteri PUPR Usulkan Plafon Anggaran Infrastruktur Tahun 2022 Rp 100,4 Triliun

Dalam pelaksanaannya, proses pengadaan barang/jasa harus mengikuti prinsip-prinsip pengadaan, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, kompetitif, adil, dan akuntabel.

Pembentukan Balai Pelaksanaan Seleksi Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian PUPR pada tahun 2019 yang merupakan amanat Perpres Nomor 16/2018 dan Permen PUPR Nomor 288/KPTS/M/2019.



https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/06/15/kementerian-pupr-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-untuk-cegah-pelanggaran-dan-korupsi