Kemhan Selidiki Pembocor Dokumen Raperpres Alpalhankam

Raperpres merupakan dokumen perencanaan yang masih dalam proses pembahasan dan pengujian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Alat Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI masih dalam proses penyusunan. diskusi mendalam dan pengujian. Kementerian Pertahanan menyesalkan bahwa seseorang membocorkan dokumen tersebut dan mengatakan akan menyelidikinya.

“Kementerian Pertahanan akan mengambil sikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga membingungkan masyarakat,” kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam keterangan tertulis, Selasa (1/6).

Dikatakannya, Raperpres merupakan dokumen perencanaan yang masih dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam. Raperpres belum dan belum menjadi keputusan final. Dokumen perencanaan pertahanan merupakan bagian dari rahasia negara dan dokumen internal yang sedang dalam pembahasan.

“Jadi kami menyayangkan ada pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut sebagai alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan kecemburuan politik,” jelasnya.

Dahnil mengatakan modernisasi sistem pertahanan dan keamanan merupakan keniscayaan. Berangkat dari arahan Presiden Joko Widodo kepada Menhan, mengenai sistem pertahanan dan keamanan apa yang dimiliki Indonesia untuk lima hingga 25 tahun ke depan, ditemukan bahwa kondisi sistem pertahanan dan keamanan Indonesia secara faktual sudah tua.

“Faktanya, 60 persen kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia sudah sangat tua, usang, dan mengkhawatirkan,” jelasnya.

Dia menyebutkan, pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pertahanan yang kuat harus dipertahankan dalam jangka panjang.

“Oleh karena itu, Kemhan mengusulkan formula modernisasi sistem pertahanan dan keamanan melalui penataan belanja dan pembiayaan pertahanan dan keamanan,” ujarnya.

Penataan ulang belanja dan pembiayaan sistem pertahanan dan keamanan, kata Dahnil, direncanakan akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Implementasinya melalui mekanisme belanja lima rencana strategis (renstra) yang dibelanjakan dalam rencana strategis pertama.

“Itu 2020-2024 agar postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada 2025 atau 2026, dan postur ideal itu bertahan hingga 2044. Dengan formula ini, pada 2044 belanja baru akan dimulai untuk 25 tahun ke depan,” kata Dahnil.

Ia juga menjelaskan tentang pembiayaan belanja pertahanan dan keamanan. Menurut dia, pembiayaan yang dibutuhkan untuk itu masih dalam pembahasan dan berasal dari pinjaman luar negeri.

Dia memastikan nilai tersebut tidak membebani APBN. “Dalam arti tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional,” kata Dahnil.

Sebab, jelasnya, pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara diberikan dalam tenor yang panjang dan tingkat bunga yang sangat rendah. Selain itu, proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran tahunan Kementerian Pertahanan yang telah dialokasikan dalam APBN.

“Dengan asumsi alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dalam APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan,” katanya.

Ia kemudian menegaskan bahwa semua rumusan yang masih dalam proses pembahasan dengan pihak terkait, belum jadi konsep dan siap diimplementasikan.



https://www.republika.co.id/berita/qu00ve396/kemhan-usut-pembocor-dokumen-raperpres-alpalhankam