Kepala BPH Migas: Pesantren Pertashop Dorong Perekonomian Rakyat

Kepala BPH Migas mengatakan, kehadiran Pertashop di pesantren bisa mendongkrak potensi masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bersama Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati Anggota Wantimpres, Habib Luthfi Bin Ali Bin Yahya meresmikan Pertashop milik Nurul Pondok Pesantren Alquran (Ponpes) di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap.

Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) M Fanshurullah Asa mengatakan, sesuai amanat UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan, distribusi dan kelancaran operasional. Bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertashop, imbuhnya, merupakan salah satu upaya BPH Migas untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM untuk wilayah yang belum terjangkau atau jauh dari SPBU. Karena itu BPH Migas meminta Pertamina dan badan usaha lainnya untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar umum mini (SPBU).

Lebih lanjut Ifan, sapaan M Fanshurullah, menyampaikan harapannya dengan hadirnya Pertashop di Ponpes tidak hanya untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM, tetapi juga untuk pemerataan ekonomi dan peluang usaha sehingga akan membuka lapangan kerja dan pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi rakyat.

“Sebagai informasi kami sampaikan jumlah pesantren yang ada di Indonesia ada 27.722 pesantren. Ini potensi rakyat, potensi rakyat untuk kebangsaan kita, menjadikan ekonomi kerakyatan, khususnya Menteri BUMN sekaligus Jenderal. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, “ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan bersinergi dengan Pertamina, pemerintah daerah, dan pesantren untuk membuat SPBU mini seperti Pertashop di kompleks Pondok Pesantren Nurul Quran.

Kehadiran BPH Migas bersama Wantimpres, Menteri BUMN yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah bersama Sekjen dan juga Dirut PT Pertamina merupakan wujud nyata dari komitmen bersama publisitas, masyarakat. dan kebangsaan yang dipimpin oleh Ketua Komunitas Ekonomi Syariah (MES). Menurutnya, jumlah pesantren di Indonesia berdasarkan data BPS sebanyak 27.772 dan jumlah santri 4,1 juta berpotensi untuk menggairahkan kembali perekonomian masyarakat.

Lebih lanjut Ifan mengungkapkan terdapat 83.900 desa di Indonesia, hal ini merupakan potensi pengembangan Pertashop yang terintegrasi, tidak hanya untuk BBM, tapi untuk sembako, elpiji non subsidi. Tugas BPH Migas atas nama Pemerintah adalah menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan data BPH Migas, BBM bersubsidi dan dialokasikan (premium) hampir mencapai 26 juta KL / tahun.

“Kalau Pertashop bisa dibangun di pesantren dan desa, maka bisa membantu negara mengurangi subsidi, sekaligus menggairahkan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan sosial ekonomi,” kata Ifan. Setelah ini BPH Migas akan menindaklanjuti koordinasi dengan Kepala MES untuk mempercepat realisasi tersebut.




Source