Kepala Daerah Diminta Membuat Kebijakan di Sisi Perempuan

    Menteri Bintang menilai implementasi kebijakan yang berpihak pada perempuan masih menjadi wacana

    REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meminta kepala daerah mempresentasikan kebijakan yang pro perempuan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengaktifkan kembali pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang memuat strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Bintang menyayangkan implementasi kesetaraan gender sebagaimana tertuang dalam Inpres No. 9/2000 masih sebatas wacana. Padahal, setiap individu menurut konstitusi memiliki kesempatan yang sama di semua bidang kehidupan, kata Bintang dalam keterangan persnya, Senin (12/4).

    Bintang menuturkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan Indonesia memang naik tipis 0,80 persen pada periode 2018 hingga 2019, yakni menjadi 69,18. Namun angka tersebut masih jauh dari harapan sehingga harus ditingkatkan.

    “Untuk meningkatkan angka IPM bagi perempuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ada tiga aspek yang menjadi tolak ukur yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi,” kata Bintang.

    Bintang mengatakan jumlah perempuan hampir mencapai 50 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kemudian ditambah jumlah anak sekitar 30 persen merupakan sumber daya yang menjadi kekuatan bangsa.

    “Dari segi jumlah, potensi perempuan Indonesia luar biasa. Saya mendorong kepala daerah untuk memetakan persoalan perempuan dan anak, agar kebijakan yang dihasilkan berwawasan perempuan dan anak,” kata Bintang.

    Dalam program prioritas Kementerian PPPA, terdapat lima isu yang saling berkorelasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga tahun 2024, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam berwirausaha; meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan / pengasuhan anak; pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak; pengurangan pekerja anak; dan pencegahan pernikahan anak.




    Source