Kerja Keras Perlu Mengatasi Masalah Kemiskinan

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menegaskan perlu kerja keras dan fokus dalam pengentasan masalah kemiskinan multidimensi. Apalagi, pandemi Covid-19 yang sudah melanda lebih dari setahun, telah memperburuk sendi kehidupan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Diah saat memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Bupati Banyumas Achmad Husein beserta jajarannya, Kepala Kementerian Agama Banyumas, Kepala BPBD Banyumas dan sejumlah mitra kerja, di Kantor Bupati Banyumas. , Sabtu (10/4/2021). Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengawal pemberdayaan kelompok miskin dan rentan di Kabupaten Banyumas.

“Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu relevan untuk dikaji secara terus menerus. Bukan hanya karena masalah kemiskinan sudah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita, tetapi gejalanya semakin meningkat seiring dengan multidimensi. krisis yang masih dihadapi rakyat Indonesia, ”ujarnya.

Namun, politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai masih banyak potensi daerah yang bisa digali di tengah krisis akibat pandemi. Dia mencontohkan di Banyumas, saat pandemi Covid-19 sektor peternakan dan pertanian semakin berkembang.

“Ini tentu salah satu potensi, dan Banyumas bisa menjadi daerah penunjang ketahanan pangan bagi daerah lain. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, meski hingga saat ini kemiskinan masih ada,” jelas Diah.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR RI menyerahkan berbagai bantuan penanganan korban bencana alam di Banyumas berupa 1 unit mobil tangki air dari DPR RI dan Kementerian Sosial. Ada 2.000 antigen rapid test kit, 20.000 masker kain, 5.000 masker medis, dan 5.000 masker medis anak dari DPR dan BNPB.

Selanjutnya, bantuan rehabilitasi sosial senilai Rp15 juta untuk sablon dan bantuan usaha makanan beku dari DPR RI dan Kementerian Sosial. Bantuan rehabilitasi dari Kantor Kementerian Agama Banyumas senilai Rp. 2.250.000.000, bantuan 100 eksemplar Alquran, dan 50 pcs kurma.

Kepada Tim Kunjungan Komisi VIII DPR RI, Bupati Banyumas menyampaikan masalah bantuan pemerintah nontunai yang tidak memberdayakan masyarakat, seperti penyediaan daging impor. Padahal, yang dibutuhkan masyarakat adalah daging hasil pembelian masyarakat setempat, sehingga mendorong pemberdayaan masyarakat.




Source