Ketua DPD RI meminta pemerintah memberikan kepastian izin umrah di awal Ramadhan

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Arab Saudi dikabarkan memberikan izin untuk menunaikan umrah di awal Ramadhan. Syaratnya, calon jemaah sudah dua kali mendapat vaksin Covid-19. Kabar tersebut ditanggapi oleh Ketua DPD RI. Dia meminta pemerintah memberikan kepastian pelaksanaan umrah, termasuk haji 2021.

    Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang juga Senator asal Jawa Timur, meminta pemerintah segera memberikan kepastian, agar tidak ada informasi yang membingungkan di masyarakat.

    “Pemerintah melalui Kementerian Agama harus memastikan informasi mengenai diperbolehkannya umrah asalkan telah divaksinasi melalui aplikasi Tawakalna, aplikasi yang diluncurkan oleh Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA) pada tahun 2020. Kementerian Agama harus bergerak cepat. Kalau tidak, informasi ini bisa menjadi polemik di masyarakat, ”ujarnya, Senin (12/4/2021).

    Menurut LaNyalla, Kementerian Agama harus menjadi pusat informasi terkait kegiatan keagamaan termasuk, termasuk kepastian haji dan umrah.

    “Oleh karena itu, kami minta agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah informasi yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat bisa tenang,” pintanya.

    Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jatim mengatakan hal lain yang perlu dijelaskan Kementerian Agama adalah kepastian pemberian vaksin kepada calon yang ditetapkan WHO.

    Pasalnya, kabar yang beredar di masyarakat, vaksin Sinovac yang diberikan kepada masyarakat Indonesia belum direkomendasikan oleh WHO. Namun hal tersebut juga dibantah oleh Kementerian Agama. Hal seperti ini bisa membingungkan masyarakat, ”ujarnya. .

    LaNyalla meminta Kementerian Agama menyebarkan informasi yang jelas dan menangani pemerintah Arab Saudi.

    “Insya Allah sebentar lagi akan saya fasilitasi pertemuan antara DPD RI melalui Komite III dengan Menteri Agama dan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk membahas kepastian pintu umrah bagi Indonesia,” ujar alumnus Universitas Brawijaya Malang ini. .




    Source