Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi: I Pastikan Penyidikan Kasus Jual Beli Posisi di Pemerintah Kota Tanjungbalai terus berlanjut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Tanjungbalai, Sumatera Utara masih berlangsung.

Ketua KPK Firli Bahuri telah menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) untuk kasus tersebut pada 15 April 2021.

“Saya memastikan bahwa peristiwa korupsi dalam jual beli jabatan atau hal-hal lain di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai akan terus berlanjut dan sedang berlangsung. Saya ingat, kalau tidak salah saya tanda tangani sprindik tentang dugaan korupsi di Tanjungbalai. Pemkot, ”kata Firli di Gedung Merah Putih KPK. , Jakarta Selatan, Sabtu (24/4/2021).

Baca juga: Selidiki Penyidik ​​Robin, KPK Selidiki Arus Uang Walikota Tanjungbalai

Namun, Firli belum bisa memastikan kapan kasus dugaan jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai akan diumumkan ke publik.

“Nanti kami umumkan. Karena masih proses,” ucapnya.

Seperti diketahui, penyidik ​​KPK Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju menerima suap Rp1,3 miliar dari Walikota Tanjungbalai M. Syahrial untuk membantu menghentikan penyidikan dugaan jual beli jabatan di Tanjungbalai yang sedang diselidiki oleh KPK.

Komisi antikorupsi kemudian mendakwa Stepanus, Syahrial, dan kuasa hukum Markus Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap berupa menerima hadiah atau janji terkait kasus Wali Kota Tanjungbalai pada 2020-2021.

Markus Husain juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp. 200 juta, sedangkan Syahrial dari Oktober 2020 hingga April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer bank atas nama Riefka Amalia, yang merupakan sahabat saudara laki-laki Syahrial sebesar Rp. 438 juta.

Atas perbuatannya, Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP.

Sedangkan M. Syahrial diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan ke UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




Source