Khazanah Ramadan Republika

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS – Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin memerintahkan peningkatan pengamanan di sejumlah masjid selama Ramadan. Peningkatan keamanan terjadi setelah seorang administrator dan anggota komunitas Muslim menemukan grafiti di sebuah masjid dan pusat budaya Muslim di kota Rennes barat pada Minggu (11/4) pagi.

Grafiti tersebut berisi kata-kata yang menghina Islam dan Nabi Muhammad. Grafiti juga menyerukan dimulainya kembali Perang Salib dan menyerukan agar Katolik dijadikan agama negara.

Kantor kejaksaan di Rennes telah meluncurkan penyelidikan terhadap grafiti tersebut. Darmanin mengutuk vandalisme itu dan menyatakan “solidaritas” dengan 5,7 juta Muslim Prancis.

“Tulisan anti-Muslim yang ditorehkan di pusat budaya dan agama ini tidak bisa diterima. Kebebasan beribadah di Prancis merupakan kebebasan fundamental, ”kata Darmanin, seperti dilansir Aljazirah, Senin (12/4).

Darmanin telah meminta kepada polisi dan gendarmerie Prancis, yang bertanggung jawab untuk mengawasi kota-kota kecil di pedesaan, untuk “memperkuat kewaspadaan di sekitar tempat ibadah umat Islam selama Ramadhan. Bulan Ramadhan akan dimulai pada Selasa (13/4).

Tetapi ada kekhawatiran yang berkembang atas keamanan Muslim Prancis selama Ramadhan di tengah insiden Islamofobia dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, pada Kamis (8/4) malam, pintu masjid di bagian barat kota Nantes hancur terbakar. Sementara itu pada Jumat (9/4) seorang neo-Nazi berusia 24 tahun didakwa melakukan ancaman terhadap sebuah masjid di Le Mans.

Presiden National Observatory Against Islamophobia, Abdallah Zekri, mengutuk tindakan anti-Islam yang muncul di Prancis. Sayangnya, deklarasi politisi tertentu hanya memperburuk keadaan, katanya.

Baru-baru ini Senat Prancis mendukung larangan mengenakan jilbab di depan umum. untuk anak perempuan di bawah usia 18 tahun mengenakan jilbab. Langkah Senat terkait dengan dorongan Presiden Emmanuel Macron untuk memperkenalkan RUU “anti-separatisme”.

Paris mengatakan undang-undang yang diusulkan akan mendukung sistem sekuler Prancis. Tetapi para kritikus mengkritik RUU tersebut, dengan alasan bahwa itu merugikan Muslim.

Amnesty International memperingatkan bulan lalu bahwa rancangan undang-undang tersebut menimbulkan serangan serius terhadap hak dan kebebasan di Prancis. Amnesty International menyerukan sejumlah ketentuan RUU yang berpotensi bermasalah untuk dibatalkan atau diubah.




Source