Kinerja dan Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Audit BPK RI, Menteri Siti meminta jajarannya berbenah diri

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berpesan kepada jajarannya untuk terus berbenah diri agar KLHK menjadi sosok lembaga yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

    Pasalnya, pada kuartal pertama saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sedang dalam proses audit atas kinerja dan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

    Menteri Siti mengingatkan pentingnya proses ini sebagai proses yang harus dilalui dengan menunjukkan semua pencapaian yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi seluruh kriteria kemanfaatan dari perspektif pengawasan eksternal.

    “Saya mohon ketekunan kita pada etos kerja lembaga, etos kerja masing-masing pejabat dan refleksi mereka dalam aktualisasi pelaksanaan tugas yang harus lebih baik sampai selesai,” ujar Menteri Siti di Kementerian Lingkungan Hidup. dan Rapat Koordinasi Triwulan I Kehutanan 2021, Selasa (13/4/2021).

    Baca juga: Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Disebut Liburan di Hutan Bisa Tingkatkan Kekebalan Tubuh

    Siti menegaskan masyarakat membutuhkan birokrasi yang lebih ideal saat ini, berdasarkan prinsip kehidupan bermasyarakat.

    Ada tiga dimensi penting dalam pemeriksaan BPK RI, yaitu menghindari perbuatan melawan hukum, menghindari transaksi yang terselubung, serta menyelenggarakan anggaran yang tertib dan tertib administrasi.

    Ia berpesan dan meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap menjaga etos kerja, tidak mengeluh dan memanfaatkan kesempatan audit ini untuk melakukan introspeksi diri demi perbaikan kegiatan ke depan.

    “Saya juga perlu mengingatkan diri sendiri, seperti setiap tahun yang saya katakan, bahwa Audit BPK memiliki arti yang sangat penting dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan masyarakat yang telah saya sampaikan sebelumnya,” ujarnya.

    Baca juga: Kebakaran Hutan Sering Terjadi di Musim Panas, KLHK Terapkan 4 Sistem Pencegahan Ini

    Menurutnya, peran Inspektorat Jenderal sangat dibutuhkan dalam membantu seluruh unit kerja dalam proses tersebut, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan tertib untuk menilai dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (sektor publik).

    Hal tersebut juga sesuai dengan Internal Audit Charter yang telah ditandatangani Menteri Siti bersama Irjen dan Eselon I.

    “Tidak semua bisa kita selesaikan sekaligus, saya percaya itu; tapi dengan sinergi yang kuat dan berjalan di koridor kebenaran, kita akan terus mengambil langkah-langkah yang berpedoman pada akhlak dan ilmu pengetahuan,” kata Menteri Siti.




    Source