Kolaborasi Dibutuhkan untuk Program Perhutanan Sosial yang Maksimal

Masyarakat sekitar hutan harus bisa mendapatkan manfaat agar bisa sejahtera.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk lebih banyak memanfaatkan hutan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, targetnya adalah memberikan akses pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada masyarakat seluas 12,7 juta hektar (ha). Angka ini kemudian direvisi pada tahun 2020 menjadi 13,9 juta ha. Hingga awal 2021 sudah dilakukan 4,5 juta ha.

Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Erna Rosdiana Erna Rosdiana mengatakan pencapaian target pemberian izin bukan satu-satunya tujuan utama. Setelah izin keluar, masih banyak tugas.

“Masyarakat bisa menyulap hutan dan sekitarnya menjadi skala bisnis, sehingga selain melestarikan hutan juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam sesi diskusi di Forum Hari Bumi Katadata 2021, Kamis (22/4).

Namun, pencapaian visi hutan lestari dan masyarakat sejahtera masih menghadapi kendala. Praktisi dan Asisten Program Perhutanan Sosial Suwito Laros menjelaskan, ada lima kendala yang melatarbelakangi tidak semua kelompok Perhutanan Sosial berkembang.

Pertama, sebagian masyarakat yang telah memperoleh legalitas pengelolaan hutan tidak memahami pentingnya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Kedua, perlunya dukungan sarana produksi dan pengolahan pasca panen. Ketiga, pelatihan ketrampilan mengolah hasil pertanian atau mengelola pariwisata. Keempat, akses pasar yang sulit. Kelima, tidak adanya pemerataan bantuan, ”ujarnya.

Untuk meminimalisir kendala yang ada, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hari Nurcahya Murni mengatakan pentingnya kolaborasi antar kementerian dan antar lembaga, antara pemerintah pusat dan daerah, serta kerja sama dengan pendamping.

“Salah satu contoh keberhasilan kerjasama antara kementerian dan lembaga baik pemerintah pusat maupun daerah adalah program Perhutanan Sosial pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari yang berlokasi di Desa Burno, Kecamatan Senduro, Lumajang.

“Ada KLHK di sana, ada Perhutani, ada Kementerian Pariwisata, tentu ada pemerintah daerah,” ujarnya.

Dengan luas SK 940 ha, masyarakat sekitar memproduksi susu, sapi perah, hasil pertanian, dan ekowisata. Omzet ekonomi diklaim mencapai Rp. 6 miliar per bulan.




Source