Komisi Informasi NTB : Layanan Informasi Desa Harus Maksimal 

Sumbawa Barat, Gaung NTB
Wakil Ketua Komisi Informatika Provinsi NTB, Najamuddin Amy, SSos, mengatakan perlu ada pendampingan secara intensif terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) desa, agar mampu berkompetensi dengan desa lain dalam festival Desa Benderang Informasi Publik (DBIP).
Pendampingan ini menurutnya, diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka (PPID), dalam menjalankan tugasnya seperti mengelola dan mendokumentasikan informasi publik tingkat desa, memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun teknis PPID, Daftar Informasi Publik (DIP) Standar Operasional Program (SOP), dan Webside. “PPID juga harus mampu menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes),” terangnya.
Karena itulah, Najamuddin, berharap 16 desa di NTB, yang menjadi duta di festival tersebut, harus memiliki Website sumber informasi yang terkoneksi langsung ke kementrian informasi dan desa, agar dapat terpantau oleh masnyarakat.
Selain itu sambungnya, untuk penyebaran informasi peran desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD), harus menyetujui seluruh anggaran yang berkenaan dengan perluasan informasi sebagai anggaran terbuka.
Di sisi lain, pemda juga juga harus memback up dalam konteks menyetujui anggaran yang sudah ditetapkan oleh desa, karena ini penting untuk menjadikan Desa Modern.
Untuk diketahui, Festival Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) tingkat nasional ini, diikuti 10.000 desa di Indonesia.
Untuk Provinsi NTB, ada 16 desa yang akan mewakili kompetisi tersebut. Tiap kabupaten diambil masing-masing dua desa.
Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sendiri mengutus Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea, dan Desa Labuan Lalar Kecamatan Taliwang, sebagai wakilnya.