Komisi V DPR Mengatakan Pengetatan Bisa Mengantisipasi Lonjakan Pemudik

    Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Irwan, anggota Komisi V DPR mendukung langkah pemerintah memperketat dan menghapus arus mudik Lebaran 2021, sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.

    Irwan mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan regulasi terbaru, dimana periode 22 April hingga 5 Mei dan 18 Mei hingga 24 Mei merupakan pengetatan pergerakan manusia.

    MUDIK LEBIH AWAL – Calon penumpang memadati Terminal AKAP Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (9/4/2021). Terkait larangan mudik oleh pemerintah, sejumlah warga mengelabui dengan mudik lebih awal untuk menjalani tradisi unggah, yakni menjalani puasa minggu pertama Ramadhan di kampung bersama keluarga besarnya, setelah itu mereka kembali ke Jakarta dan merayakan Idul Fitri. di ibukota. WARTA KOTA / NUR ICHSAN (WARTA KOTA / WARTA KOTA / NUR ICHSAN)

    Artinya sejak hari ini kebutuhan pemudik domestik sudah mulai, kata Irwan, Rabu (22/4/2021).

    Menurutnya, selain pelarangan mudik, perlu dilakukan pengetatan sebelum dan sesudah pelarangan untuk menekan lonjakan pulang sebelum masa pelarangan.

    Baca juga: PO Safari Dharma Raya Upayakan Cepat Antigen Tuntut Antisipasi Pengetatan Jelang Larangan Mudik

    “Ada baiknya mengantisipasi lonjakan arus mudik sebelum penghapusan pasa angkutan mulai 6 Mei hingga 17 Mei,” terangnya.

    Baca juga: Tarif Bus Tingkat Lebaran PO Gunung Harta ke Malang Rp 1,5 Juta, Berikut Detail Lengkapnya

    Satgas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghapusan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah.

    Baca juga: Dilarang Lebaran, PO Haryanto Ingatkan Gelap Perjalanan Akan Naik

    Melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, menegaskan maksud dari addendum (klausul tambahan) Surat Edaran ini untuk mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama D- 14 penghapusan mudik (22 April – 5 Mei 2021)) dan D + 7 penghapusan mudik (18 Mei – 24 Mei 2021).

    Sementara itu, dalam kurun waktu pemberantasan mudik 6 – 17 Mei 2021, Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Hari Raya Idul Fitri 1442 Mudik Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah akan berlaku.

    Tujuan Adendum Surat Edaran yang ditandatangani pada 21 April itu untuk mengantisipasi peningkatan arus penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah pada periode sebelum dan sesudah masa eliminasi mudik. ditegakkan, ”kata pernyataan SE yang ditandatangani Doni Monardo, Kamis (21/4/2021).




    Source