Komnas HAM Berharap Jokowi Bisa Terima Penjelasan Soal TWK Pegawai KPK Secara Langsung

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam berharap Presiden Joko Widodo dapat menerima penjelasan dan laporan hasil investigasi proses alih status dan Tes Wawasan Nasional (TWK) pegawai KPK secara langsung.

    Anam mengatakan pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Jokowi terkait hal tersebut.

    Namun, hingga Rabu (25/8/2021) siang belum ada kabar dari Jokowi.

    “Kami tetap berharap Presiden bisa menerima kami, yang penting kami memberikan laporan lengkap dan penjelasan langsung,” kata Anam saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (25/8/2021).

    Baca juga: Mau Beri Temuan Pelanggaran TWK KPK, Komnas HAM Menulis ke Istana

    Anam mengaku sebelumnya telah mendengar tanggapan Jokowi melalui Staf Khusus Presiden yang arahannya pada dasarnya tidak berubah dari sebelumnya.

    Menurut Anam, ini penting karena arahannya sangat dekat dengan rekomendasi Komnas HAM.

    “Apalagi rekomendasi Komnas HAM juga kami gunakan sebagai dasar,” kata Anam.

    Sebelumnya diberitakan pada Senin 19 Mei 2021, Jokowi mengatakan TWK dalam rangka perubahan status pegawai KPK menjadi ASN tidak bisa menjadi dasar pemecatan 75 pegawai lembaga antikorupsi yang tidak lulus tes.

    “Hasil TWK tersebut harus menjadi masukan bagi langkah perbaikan KPK, baik untuk individu maupun lembaga KPK dan tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes,” kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan. Jakarta, Senin (19/5). 2021).

    Baca juga: KPK Temukan Lokasi Harun Masiku, BW: Sengaja Beritahu Buronan Kabur

    Jokowi mengaku sependapat dengan pertimbangan MK dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan proses perubahan status pegawai KPK menjadi ASN. tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat sebagai ASN.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/26/komnas-ham-harap-jokowi-bisa-menerima-penjelasan-terkait-twk-pegawai-kpk-secara-langsung