Komnas HAM Papua: Penyerangan Tenaga Kesehatan di Kiwirok Ciri Aksi Teroris

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Papua Frits Ramandey mengatakan, penyerangan terhadap fasilitas dan personel kesehatan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melanggar hak asasi manusia.

    Frits mengatakan pola penyerangan yang dilakukan KKB di Kecamatan Kiwirok, Pegunungan Bintang, sama dengan yang terjadi di Nduga dan Maybrat dengan menyerang pekerja kemanusiaan.

    Demikian disampaikan Frits dalam diskusi ‘Kearifan Lokal Dan Ancaman Kekerasan Aktor Non-Negara: Teroris dan Pemberontak di Afrika dan Papua-Indonesia’, Rabu (29/9/2021).

    “TPN OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka) sebelumnya tidak menyerang guru, paramedis, bahkan melindungi sekolah dan rumah sakit. Namun kini gerakan tersebut memiliki pola baru yang menyasar warga sipil,” katanya.

    Baca juga: Detasemen 88 Polri: KKB Papua Bukan Sekadar Organisasi Separatis

    Frits menjelaskan, saat ini TPN OPM terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yaitu kelompok sipil bersenjata, kelompok yang dipelihara oleh korporasi, dan kelompok yang memperjuangkan suksesi politik.

    Kasus terakhir yang sedang ditangani Komnas HAM adalah kasus kekerasan di Kiwirok terhadap petugas kesehatan yang mengakibatkan satu orang petugas kesehatan meninggal dunia.

    Komnas HAM telah mengumpulkan informasi dari 5 korban. Hasilnya, Komnas HAM menyimpulkan bahwa penyerangan terhadap tenaga kesehatan telah memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 Angka 1.

    Namun, Komnas HAM tidak terlalu setuju dengan pelabelan teroris terhadap OPM, karena dapat memancing perhatian internasional. Namun, tindakan mereka dapat masuk dalam kategori kelompok yang bercirikan teroris.

    “Tindakan mereka bisa dikategorikan sebagai kelompok yang bercirikan teroris,” pungkasnya.

    Sementara itu, Staf Ahli Dewan Pertimbangan Presiden RI, Sri Yunanto menjelaskan, pelabelan teroris pada KKB berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

    Baca juga: Densus 88 Ingin KKB Ditangkap Dibikin Jatuh Cinta sama Polisi, Begini Caranya

    Sebab, gerakan mereka berupa penyerangan terhadap warga sipil, penolakan proses dialog, hingga perusakan objek vital publik dan menebar ketakutan kepada masyarakat, sesuai dengan definisi teroris dalam UU tersebut.

    “TPNPB OPM bisa dikategorikan sebagai kelompok teroris karena terlihat gerakannya menyerang warga sipil, menolak proses dialog, merusak objek vital masyarakat, dan menimbulkan ketakutan,” jelas Sri.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/29/komnas-ham-papua-penyerangan-nakes-di-kiwirok-mencirikan-aksi-teroris