Korban PHK Bisa Mendapat ‘Uang Tunai’ Selama 6 Bulan, Begini Syaratnya

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Rabu (7/4).

    Dalam pertemuan tersebut dibahas kebijakan bantuan tunai selama 6 bulan bagi TKI yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari program Jaminan Kehilangan Kerja (JKP).

    Ida selaku Menteri Tenaga Kerja mengatakan, para korban PHK nantinya akan mendapat bantuan tunai sebesar 45 persen dari gaji mereka selama tiga bulan pertama.

    Tiga bulan kemudian, hanya 25 persen dari gajinya yang diterima secara tunai.

    “Uang tunai 45% dari upah 3 bulan pertama, 25% upah 3 bulan berikutnya, dan ini diberikan maksimal 6 bulan,” kata Ida, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu ( 4/7/2021).

    Tak hanya itu, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar korban PHK bisa mendapatkan bantuan tunai.

    Salah satunya, korban yang diberhentikan haruslah warga negara Indonesia (WNI) yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial yang ada.

    Ida mengatakan, program jaminan sosial yang dimaksud antara lain Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan lain sebagainya.

    “Peserta JKP adalah Warga Negara Indonesia yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai tahapan kepesertaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2013, meliputi usaha besar dan menengah, termasuk dalam program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM, lalu untuk usaha kecil dan mikro., minimal harus diikutsertakan dalam program JKN, JKK, JHT, dan JKM, ”jelasnya.

    Selain itu, usia merupakan persyaratan tersendiri. Korban pemutusan hubungan kerja diwajibkan bagi peserta yang belum berusia 54 tahun untuk mendapatkan bantuan.

    Baca juga: Kementerian Ketenagakerjaan: 29,4 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19, di-PHK hingga dipulangkan

    “Belum berusia 54 tahun. Memiliki hubungan kerja dengan pengusaha dalam hal kapasitas adalah Perjanjian Kerja Waktu Tetap (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Terbatas (PKWTT),” imbuhnya.

    Syarat lain bagi penerima bantuan tunai adalah pekerja yang pernah mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta Lapangan Kerja Pasal 154A UU No.11 Tahun 2020.

    Cerita berbeda atau dikecualikan karena alasan PHK karena pengunduran diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia. Selain itu, korban PHK punya keinginan untuk kembali bekerja.

    Kemudian juga memiliki masa iuran jaminan sosial sebelumnya minimal 12 bulan dan telah membayar minimal 6 bulan berturut-turut sebelum diberhentikan.

    “Pekerja yang memiliki masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan, membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK,” ujarnya.




    Source