Korpri: ASN Harus Beri Contoh Tidak Pulang

    Hanya PNS dengan kepentingan resmi atau alasan penting yang diizinkan meninggalkan daerah

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Korps Kepegawaian Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrullah mengajak seluruh pegawai negeri sipil (ASN) menjadi contoh dalam upaya pencegahan penularan Covid-19. Salah satunya, Zudan meminta ASN untuk tidak pulang dan menahan diri untuk bepergian tanpa keperluan penting.

    “Kita semua harus bersatu, masyarakat harus disiplin, PNS harus memberi contoh, pemerintah tidak boleh hanya menghadapi pandemi. PNS dan masyarakat harus ikut serta, termasuk tidak mudik,” kata Zudan dalam keterangannya, Jumat (14/2). 7/5).

    Zudan mengingatkan, alasan dikeluarkannya kebijakan larangan mudik karena dikhawatirkan akan ada lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air. Pasalnya saat mudik banyak sekali orang yang melakukan perjalanan lintas daerah, yang juga berpotensi penularan Covid-19 antar daerah.

    “Kalau masih banyak yang pulang, ada peningkatan lonjakan sakit, ini uang untuk penyembuhan lagi, biaya COVID-19 mahal sekali. Dampaknya kemana-mana, lebih baik ditahan. ASNs juga menahan diri dari mudik, di rumah jauh lebih. bagus, ”kata Zudan.

    Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengatakan hanya ASN dengan kepentingan resmi atau alasan penting lainnya yang boleh keluar dari daerah tersebut. Namun, mereka tetap memiliki syarat tertentu, termasuk sepengetahuan atau izin dari pimpinan instansi mereka.

    “Misalnya ada penugasan di daerah. Kalau ada penugasan tidak bisa dilarang. Ada ASN yang mengawasi,” ujarnya.

    Zudan mengatakan, nantinya akan ada pengawasan dari pimpinan masing-masing instansi terhadap ASN saat Lebaran, yakni pembagian titik-titik lokasi mereka berada. Ia pun berharap ada kejujuran dari ASN untuk mendukung kebijakan ini.

    “Di hari lebaran semua pimpinan meminta bawahannya untuk share loc. Jadi, tapi ASN juga jujur. Karena ada juga orang yang meninggalkan handphone di rumah. Pimpinan,” kata Zudan.

    Namun, jika dalam praktiknya masih ada ASN yang masih bertekad pulang, Korpri mendukung tindakan disipliner pembayaran ASN. “Kalau sudah menjadi tatanan negara, mohon diberi sanksi bandel. Baik begini, ASN harus tegak lurus dengan negara, ”ucapnya.




    Source