KPH IV Balige: Tanah Konflik Natumingka Bukan Tanah Adat

KPH IV Balige telah melakukan investigasi terkait konflik lahan di kawasan Natumingka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) IV Balige, Sumatera Utara, mengomentari konflik konsesi PT Toba Pulp Lestari, Tbk. Konflik ini sempat menimbulkan bentrokan fisik antara karyawan dan Pomparan Op. Panduraham Simanjuntak.

Kepala KPH IV Balige Leonardo Sitorus menegaskan, secara legal kawasan Natumingka masih dalam wilayah konsesi PT HPL. Sehingga perusahaan yang mengelola pemanfaatan hasil hutan justru bertugas mengawasi dan menjaga lahan, dan jika tidak dilakukan maka akan dievaluasi.

Hal tersebut diungkapkan Leonardo Sitorus saat menjawab media terkait sengketa kawasan lahan yang diklaim sebagai hutan adat, antara masyarakat Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba dan TPL.

“Mengenai Natumingka, mulai dari tanah yang terdaftar sudah menjadi kawasan hutan. Dalam Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perjanjian Penatagunaan Hutan (TGHK) tahun 1984, kawasan ini menjadi kawasan Hutan Produksi. Kemudian hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perjanjian Penatagunaan Hutan (TGHK) tahun 1984. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor itu menjadi kawasan hutan lindung, ”ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/5).

Leonardo menjelaskan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 direvisi kembali, diganti dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 579 Tahun 2014. Dinyatakan bahwa kawasan tersebut dikembalikan menjadi kawasan Hutan Produksi tetap (HP), dan dilakukan penataan batas. sehingga fungsi aslinya dipulihkan.

Kemudian Kementerian Kehutanan kembali menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1076 Tahun 2017 tentang Pengembangan Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara. Keputusan tersebut menyatakan bahwa kawasan Natumingka merupakan kawasan Hutan Produksi, sehingga masih dikelola oleh perusahaan (TPL).

“Pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8088 / Menlhk-PKTI / KUH / PLA.2 / 11/2019 tentang pengembangan tata batas hutan di Provinsi Sumatera Utara yang memuat kawasan Natumingka yang masih berada dalam areal konsesi TPL dan bertugas menjaga keamanan dan pengawasan. ”ujarnya lagi.



https://www.republika.co.id/berita/qtvyhj354/kph-iv-balige-lahan-konflik-natumingka-bukan-tanah-adat