KPK Ajukan Kasasi Atas Putusan Banding Mantan Sekretaris Mahkamah Agung

Kasasi diajukan karena lamanya hukuman tidak memenuhi rasa keadilan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono kepada Mahkamah Agung.

Tim penuntut umum yang diwakili oleh Wahyu Dwi Oktafianto, Selasa (13/7) menyatakan, upaya hukum kasasi dilakukan melalui Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk perkara dengan terdakwa Nurhadi dan terdakwa Rezky Herbiyono. ,” kata Pj Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Selasa (13 Juli). 13/7).

Alasan banding tersebut adalah karena Jaksa Penuntut Umum menilai majelis hakim tingkat banding tidak mengakomodir seluruh dalil yang menjadi dasar memori banding. “Di antaranya adalah lamanya pidana yang belum memenuhi rasa keadilan, besarnya suap dan gratifikasi belum sesuai dengan yang dituntut dan yang pokok berkaitan dengan kewajiban membayar ganti rugi kepada terdakwa, ” kata Ipi

Ipi mengatakan, putusan majelis hakim banding itu dibacakan pada 28 Juni 2021. Dalam putusannya, majelis hakim menerima permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum dan penasihat hukum para terdakwa, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 45/Pid.Sus-TPK2020/PN.Jkt.Pst.

Kemudian ditetapkan bahwa para terdakwa masih ditahan di rumah tahanan negara, dan menuntut para terdakwa untuk membayar biaya pengadilan di dua tingkat persidangan, masing-masing sebesar Rp 5.000 pada tingkat banding.

Nurhadi dan Rezky adalah terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Pada tingkat banding, hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan kedua di tingkat pertama dengan hukuman masing-masing 6,5 tahun dan denda Rp. 500 juta subsider enam bulan penjara.

Sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta memvonis Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara.



https://www.republika.co.id/berita/qw7gic318/kpk-ajukan-kasasi-putusan-banding-eks-sekertaris-ma