KPK Apresiasi Upaya MAKI Pra Peradilan Kasus BLBI SP3 Sjamsul Nursalim

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi upaya praperadilan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) KPK terhadap Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (ISN).

    KPK mengapresiasi upaya praperadilan yang diajukan masyarakat dan mengharapkan adanya terobosan hukum baru karena sejak awal KPK menilai perkara BLBI-BDNI merupakan alat bukti yang cukup dan ternyata dakwaan JPU KPK terbukti sesuai undang-undang di PN (Pengadilan Negeri) dan kasasi di PT (Pengadilan Tinggi) Jakarta, “kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (3/5/2021).

    Ali memastikan pihaknya akan mengikuti proses praperadilan dan tetap berkomitmen untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan agenda pemberantasan korupsi.

    “Meski sudah diatur dalam undang-undang, namun KPK tidak mudah memutuskan untuk menghentikan penyidikan dan kami berharap polemik terkait hal itu dihentikan,” kata Ali.

    Baca juga: ICW: Pernyataan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli tentang Komunikasi Ambigu dengan Walikota Tanjungbalai

    Lebih lanjut, Ali menjelaskan, saat ini KPK sedang fokus melanjutkan penyelesaian perkara pada tahap penyidikan perkara lain termasuk beberapa perkara yang sudah dibuktikan di pengadilan dan sedang dalam penyidikan pengembangan serta perkara dimana tersangka masih masuk dalam daftar buronan. (DPO). .

    Terkait dugaan rasuah kasus Surat Setelmen (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Perdagangan Nasional Indonesia (BDNI), lembaga superbodi tersebut mengaku telah berupaya maksimal dalam menyelesaikan kasus tersebut.

    “Sampai saat itu dalam sejarah KPK berdiri, terlebih dahulu kami melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) meski beberapa bulan kemudian MA juga menolak kami,” ucapnya. Ali.

    Baca juga: Bertemu Pimpinan KPK, Mahfud MD Terima Banyak Dokumen Soal BLBI

    Dalam perkara BLBI-BDNI, opsi yang diambil KPK dalam SP3 ini alasannya bukan merupakan tindak pidana karena sudah ada putusan akhir dari Mahkamah Agung sehingga persyaratan unsur tindak pidana penyelenggara negara tidak terpenuhi. berdasarkan keputusan akhir Mahkamah Agung.

    Sementara itu, Sjamsul dan Itjih sebagai orang yang turut serta melakukan aksi bersama dalam rangkaian acara dan aksinya sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) selaku penyelenggara negara.

    Singkatnya SAT, SN, dan ISN dalam hal ini masih dalam rangkaian peristiwa dan aksi yang sama, yang membedakan hanya peran mereka dalam mewujudkan aksi tersebut, ”kata Ali.

    Baca juga: KPK Beri Memori Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Nurhadi dan Menantunya

    Ali menegaskan SP3 ini bukan karena KPK kesulitan menangkap Sjamsul dan Itjih, melainkan karena sudah ada putusan MA yang menyatakan bahwa peristiwa dan rangkaian perbuatan keduanya bukan tindak pidana, sehingga tidak bisa dipaksakan. untuk melanjutkan dan dibawa ke peradilan pidana.

    “Kami tegaskan bahwa kasus SN dan ISN bukan karena penyelidikan yang tidak lengkap dan bukti yang tidak cukup atau karena tersangka DPO tidak dapat ditemukan,” kata Ali.

    Bahwa terkait peluang gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (Tipikor), KPK secara hukum tidak memiliki kewenangan dan legal standing sebagai penggugat.

    “Namun, KPK akan mendukung dan ‘mendukung’ data yang kami miliki terkait upaya yang akan dilakukan Satgas BLBI,” kata Ali.




    Source