KPK: Dokumen Perkara Suap Pajak di Kantor PT Jhonlin Baratama Diambil dengan Truk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menemukan barang bukti setelah menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan lokasi lain di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Jumat (9/4/2021) pekan lalu.

Ternyata dokumen terkait kasus suap pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) dibawa pergi dengan truk.

Berdasarkan informasi yang kami terima, memang benar Tim Pemeriksa KPK telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada truk di sebuah lokasi di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan yang diduga menyimpan berbagai dokumen terkait perkara yang sedang berlangsung. diperiksa, kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (12/4/2021).

Namun, setelah tim penyidik ​​KPK mendatangi lokasi dimaksud, truk sudah bergerak.

“Dan saat ini kami sedang melakukan pencarian,” kata Ali.

KPK, kata Ali, mengingatkan mereka yang berusaha menghalangi atau menghalangi penyidikan kasus ini, akan dijerat pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Diduga Bocor Informasi, KPK Gagal Temukan Bukti di Kantor Jhonlin Baratama, ICW Minta Orang Dewasa Selidiki

Komisi antikorupsi juga mengharapkan partisipasi masyarakat untuk segera melapor ke KPK melalui call center 198 atau melalui email [email protected] jika melihat dan mengetahui keberadaan truk tersebut.

“Kami mengingatkan pihak-pihak tertentu terkait kasus ini tentang ketentuan Pasal 21 UU Tipikor yang secara tegas memberikan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang diduga sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan proses penyidikan yang sedang berjalan,” kata Ali.

Diketahui tim penyidik ​​KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan lokasi lainnya di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Jumat (9/4/2021).

Penelusuran ini terkait penyidikan kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.




Source