KPK Ingatkan Kepala Daerah agar Tidak Meminta Imbalan kepada Investor

Setiap gubernur di 34 provinsi yang ada membuka dan memfasilitasi peluang investasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, tidak menghalangi investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Ia mengimbau kepada setiap gubernur di 34 provinsi yang ada untuk membuka dan memfasilitasi peluang investasi.

“Saya bilang ke gubernur jangan mempersulit investasi dan jangan memintanya biaya, ”kata Firli Bahuri saat menjadi pembicara saat peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 berdasarkan Perpres 54 Tahun 2018 di Jakarta, Selasa (13/4).

Ia mengatakan, fokus pencegahan korupsi juga dilakukan di bidang pengelolaan perdagangan hingga pengelolaan keuangan negara. Jenderal polisi bintang tiga itu meminta pemerintah daerah membuka investasi sebanyak-banyaknya.

Ia mengatakan hal ini akan berdampak pada semakin banyaknya lapangan kerja sehingga bisa bermuara pada kegiatan ekonomi. Ia mengatakan, semakin banyak orang yang bekerja maka akan semakin banyak pula orang yang mendapatkan penghasilan.

Hal tersebut, lanjutnya, tentunya akan meningkatkan daya beli masyarakat serta kekuatan perekonomian nasional. “Jadi ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar kepala daerah tidak melakukan korupsi selama masa jabatannya. Ia mengungkapkan bahwa kepala daerah sebagai pegawai negeri memiliki peran dalam menjalankan kegiatan program visi dan misinya dalam rangka mewujudkan cita-cita negara.

Ia mengatakan, gubernur harus bisa menjamin stabilitas politik dan keamanan. Dijelaskannya, terganggunya stabilitas politik dan keamanan akan berdampak pada perputaran roda pemerintahan untuk program pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.

Pada saat yang sama, kata dia, KPK juga akan memantau dengan melakukan dan memberantas korupsi dengan tiga cara. Pertama, pendidikan masyarakat agar tidak mau korupsi.

Kedua, pencegahan, yaitu dengan memperbaiki sistem agar tidak ada celah atau peluang terjadinya korupsi. Ketiga, melakukan tindakan tegas agar masyarakat takut melakukan korupsi.

Sedangkan Stranas PK 2021-2022 merupakan kerjasama antara pemerintah dan KPK. Strategi Nasional PK merupakan komitmen dan upaya untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif, dan berdampak nyata.

Strategi Nasional PK 2021-2022 akan difokuskan pada penyelesaian akar permasalahan, meliputi 12 aksi di tiga sektor fokus dan berorientasi pada hasil. Tindakan yang dimaksud antara lain percepatan perizinan dan tata kelola ekspor-impor.

Kemudian, efektifitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa, penggunaan NIK untuk ketepatan bantuan subsidi. Selanjutnya, sinkronisasi perencanaan anggaran, penguatan pengendalian internal pemerintah. Terakhir, penguatan integritas aparat penegak hukum.




Source