KPK Jajaki Anggaran Pengadaan Tanah di Munjul

    KPK memeriksa tiga saksi dari Sarana Jaya pada Senin untuk mengkaji anggaran.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Pj Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono. Penyidikan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur pada 2019.

    Pada saat yang sama, KPK juga memeriksa Manajer Senior Bidang Pertanahan dan Hukum Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yadi Robi dan staf Divisi Umum Perumda Pembangunan Sarana Jaya Rahmat T. Ketiganya diperiksa sebagai saksi dalam pengadaan tanah tersebut. kasus.

    “Pengetahuan para saksi itu diperiksa antara lain terkait dugaan pembahasan anggaran dan aliran uang kepada pihak-pihak tertentu terkait pembebasan lahan di Munjul,” kata Pj Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (27/6).

    Dalam kasus ini, KPK mencurigai Direktur Utama PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak aktif, Yoory C Pinontoan; Direktur dan Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian dan Anja Runtuwene serta Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI) dalam kasus ini. KPK juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

    Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku akan menanyakan kasus tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia mengungkapkan pemeriksaan Anies akan dilakukan dalam minggu ini atau minggu depan.

    “Beri KPK waktu bekerja, nanti KPK akan sampaikan ke publik secepatnya, mungkin minggu ini atau minggu depan,” kata Firli Bahuri di Jakarta, Senin (26/7).

    Kasus tersebut bermula ketika ada kesepakatan untuk menandatangani perjanjian pengikatan jual beli di hadapan notaris yang bertempat di Kantor Perusahaan Pembangunan Infrastruktur Daerah di hadapan notaris antara pembeli, Yoory C Pinontoan, dan penjual, Anja Runtuwene, pada 8 April 2019.

    Pada saat yang sama, pembayaran 50 persen atau sekitar Rp 108,9 miliar langsung dilakukan ke rekening Anja Runtuwene di Bank DKI. Selang beberapa waktu, atas perintah Yoory, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya melakukan pembayaran kepada Anja Runtuwene sebesar Rp 43,5 miliar.

    Uang itu untuk pelaksanaan pembebasan lahan di Munjul, Desa Cipayung, Jakarta Timur. Akibat perbuatan para tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara paling sedikit Rp. 152,5 miliar.

    Sedangkan pembelian tanah dilakukan agar bisa dialokasikan untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI Jakarta oleh BUMD DKI Jakarta. Dari sembilan pembelian tanah yang diduga di-markup, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 m2 yang berlokasi di kawasan Munjul, Pondok Ranggon.



    https://www.republika.co.id/berita/qww270428/kpk-dalami-anggaran-pengadaan-tanah-di-munjul