KPK menyatakan perjalanan dinas yang dibiayai panitia tidak berlaku untuk penegakan hukum

    Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan aturan baru terkait perjalanan dinas yang dibiayai panitia penyelenggara tidak berlaku bagi Deputi Bidang Penindakan.

    KPK memastikan untuk perjalanan dinas dalam rangka penuntutan, anggaran KPK tetap digunakan.

    Baca juga: Perjalanan Dinas Dibiayai Panitia, KPK: Harmonisasi Aturan ASN

    “Untuk mengantisipasi munculnya benturan kepentingan dalam proses penanganan suatu perkara, kegiatan di bidang penuntutan tetap menggunakan anggaran KPK,” kata Pj Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (9/8/2021). .

    Ali mengatakan, meski aturan perjalanan dinas diubah pimpinan, pegawai KPK dalam menjalankan tugasnya tetap berpedoman pada kode etik pegawai dengan pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas dan Inspektorat untuk menolak gratifikasi dan menghindari benturan kepentingan.

    Baca juga: Pimpinan KPK Keluarkan Aturan Baru: Perjalanan Dinas Pegawai Akan Dibayar Panitia Penyelenggara

    “Kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan APBN, agar tetap taat aturan dan mengutamakan ketepatan sasaran dan manfaat,” ujarnya.

    Kabarnya, KPK telah menerbitkan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Aturan tersebut ditandatangani pada 30 Juli 2021.

    Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/09/kpk-nyatakan-perjalanan-dinas-dibiayai-panitia-tak-berlaku-untuk-bidang-penindakan