KPK Siap Hadapi Mantan Bupati Talaud

KPK menilai seluruh proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan telah sesuai dengan mekanisme.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap menghadapi praperadilan permohonan suap tersangka Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM). Mantan Bupati Talaud itu kembali ditangkap KPK usai menjalani dua tahun penahanan di Lapas Wanita Kelas II-A Tangerang.

“Kami yakin seluruh proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang kami lakukan terhadap yang bersangkutan telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (7/5).

Ia mengatakan, sejauh ini KPK belum menerima pemberitahuan atau informasi terkait praperadilan tersebut. Padahal, lanjut Ali, KPK melalui Biro Hukum setelah menerima pemberitahuan akan segera menyusun jawaban dan akan menyampaikannya di depan sidang permohonan praperadilan.

Sedangkan kasus yang kali ini menjerat SWM adalah perkembangan kasus dugaan suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019. Kasus tersebut telah menetapkan SWM sebagai tersangka dan saat ini kasus tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Deputi Penegakan dan Pelaksanaan KPK Karyoto menjelaskan, kasus tersebut bermula ketika pengelolaan sampah berkelanjutan sering mengadakan pertemuan di kediaman dinas dan rumah pribadinya dengan sejumlah ketua kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sejak menjabat sebagai bupati pulau Talaud. SWM juga selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan PBJ di lingkungan Pemerintah Kepulauan Talaud yang belum dilelang.

Tersangka kemudian memerintahkan Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memenangkan mitra tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan dalam proses lelang tersebut. SWM diduga juga memberikan catatan di kertas kecil berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk secara langsung.

SWM kemudian memerintahkan Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud untuk bertanya biaya komitmen 10 persen dari nilai pagu anggaran setiap paket pekerjaan serta pencatatan hadiah biaya komitmen para mitra. “Uang yang diduga diterima SWM sekitar Rp 9,5 miliar,” kata Deputi Bidang Penindakan KPK, Karyoto.

Atas perbuatannya tersebut, tersangka SWM diduga melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




Source