KPK Tanggapi Pernyataan ICW Terkait Data TWK

    KPK berharap pihak-pihak tertentu terlebih dahulu memahami substansinya.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menuding KPK memberikan informasi palsu terkait hasil penilaian Tes Wawasan Nasional (TWK). Menurutnya, pihak (ICW) terlebih dahulu memahami substansinya secara utuh agar tidak merugikan masyarakat dengan menyampaikan tuduhan dan asumsi yang salah.

    “KPK berharap pihak-pihak tertentu terlebih dahulu memahami substansinya agar tidak merugikan masyarakat dengan menyampaikan tuduhan dan asumsi palsu di ruang publik,” ujarnya kepada Republika, Kamis (17/6).

    Ia menjelaskan, setidaknya ada delapan poin informasi dan data yang diminta pemohon melalui PPID KPK terkait pelaksanaan TWK. Salah satunya tentang hasil TWK.

    Sehingga hasil TWK yang diterima KPK dari BKN pada 27 April 2021 hanya salah satu yang diminta oleh pemohon. Data TWK yang diterima KPK merupakan data kolektif. Sedangkan data yang diminta oleh pemohon adalah data pribadi masing-masing pemohon.

    “Ya seharusnya KPK berkoordinasi dengan BKN untuk memenuhi permintaan tersebut. Apalagi informasi dan data pelaksanaan TWK belum sepenuhnya dikuasai KPK,” ujarnya.

    Ia mengaku akan menerima masukan dan kritik dari siapapun karena bisa membangun KPK. “Tentu ini menjadi penyemangat untuk terus berkarya agar lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

    Sebelumnya diketahui bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak memberikan informasi palsu terkait hasil penilaian Tes Wawasan Nasional (TWK) sebagai syarat peralihan status pegawai. Pernyataan tersebut menanggapi pernyataan Pj Juru Bicara KPK Ali Fikri yang mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk meminta hasil TWK tersebut.

    “ICW mengingatkan Pj Juru Bicara KPK untuk tidak memberikan informasi hoax terkait hasil Tes Wawasan Nasional (TWK),” kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu (16/6).

    Pernyataan terkait penyampaian hasil TWK ke KPK dari BKN ini berdasarkan unggahan di website KemenPANRB. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa Kepala BKN Bima Haria Wibisana telah menyerahkan hasil TWK tersebut kepada KPK yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa, pada 27 April 2020.

    Kurnia menilai, dengan unggahan tersebut, janggal jika KPK mengatakan harus berkoordinasi dengan BKN untuk mendapatkan hasil TWK. ICW menilai ketidakjujuran ini juga dianggap sebagai penguat kecurigaan publik jika uji mutasi status pegawai hanya tipuan.



    https://www.republika.co.id/berita/quu1of396/kpk-tanggapi-pernyataan-icw-soal-data-twk