KPK Temukan Bukti Baru Kasus Suap Nurdin Abdullah dari Kantor PT PKN

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti baru dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjerat Gubernur Sulsel yang tidak aktif Nurdin Abdullah.

    Barang bukti baru ditemukan saat tim penyidik ​​menggeledah dua lokasi berbeda di Makassar, yakni kediaman pemilik PT Purnama Karya Nugraha (PKN) di Kecamatan Marisol, Makassar dan Kantor PT PKN di Jalan G. Lokon, Makassar.

    Pencarian dilakukan pada Selasa (13/4/2021) kemarin.

    “Di lokasi itu ditemukan barang bukti dan diamankan berupa barang elektronik yang diduga terkait perkara,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (14/4/2021).

    Baca juga: Usut Kasus Nurdin Abdullah, Komisi Pemberantasan Korupsi Menggeledah Rumah Pemilik PT PKN di Makassar

    Ali mengatakan barang bukti sudah diamankan tim penyidik ​​KPK.

    Bukti baru tersebut sedang dianalisis dan kemudian digunakan sebagai alat pembuktian dalam kasus ini.

    Selanjutnya barang bukti ini akan segera diverifikasi dan dianalisis untuk segera menyerahkan penyitaan guna melengkapi berkas perkara penyidikan yang dimaksud, kata Ali.

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Edy Rahmat sebagai Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan atau orang kepercayaan Nurdin, dan Agung Sucipto sebagai kontraktor / Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB).

    Nurdin diduga menerima uang sejumlah Rp. 5,4 miliar, dengan rincian pada tanggal 26 Februari 2021 menerima Rp. 2 milyar diajukan melalui Edy dari Agung.

    Baca juga: Komisi Pemberantasan Korupsi Menelusuri Arus Uang Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang Tidak Aktif

    Selain itu, Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain, di antaranya pada akhir tahun 2020 Nurdin mendapat Rp200 juta, pertengahan Februari 2021 Nurdin melalui ajudannya bernama Syamsul Bahri menerima Rp1 miliar, dan awal Februari 2021 Nurdin melalui Syamsul Bahri mendapat Rp2. .2. milyar.

    Dalam pembangunan perkara tersebut, disebutkan bahwa tersangka Agung mengerjakan proyek perbaikan jalan Jalan Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai / Bulukumba (Penugasan DAK) TA 2019 senilai Rp. Rp 15,7 miliar.

    Selanjutnya pembangunan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan (APBD Provinsi) senilai Rp19 miliar, pembangunan jalan, pedisterian, dan penerangan Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan 2020 untuk Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan Nilai Proyek Rp 20,8 Miliar Rehabilitasi Jalan Parkiran 1 dan Pembangunan Jalan Parkiran 2 Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 untuk Kabupaten Bulukumba) Tahun 2020 dengan Nilai Proyek Rp 7,1 Miliar




    Source