KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pembebasan Tanah DKI

KPK menetapkan tiga tersangka kasus pengadaan tanah program DP Rp 0 rumah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus pengadaan tanah untuk program perumahan DP 0 Rupiah di Cipayung, Jakarta Timur. KPK menyebut salah satu tersangka adalah Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Pinontoan.

“Tiga (tersangka) sudah ditetapkan, Yoory,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi virtual, Selasa (6/4).

Hal itu diungkapkan Karyoto usai menyinggung soal dugaan keterlibatan pengusaha Rudy Hartono dalam kasus tersebut. Meski demikian, Karyoto enggan menjelaskan keterlibatan Rudy dalam kasus tersebut, termasuk nama dua tersangka lainnya.

Yoory C Pinontoan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian menonaktifkan Yoory menyusul kasus dugaan korupsi pembebasan lahan.

Pemberhentian sementara tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pembangunan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Seperti diketahui, KPK memang tengah mengusut dugaan korupsi terkait pembebasan lahan di Cipayung. KPK mengungkapkan, mereka telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan guna menentukan lebih lanjut tersangka dalam dugaan rasuah.

Kasus yang dipaksakan KPK adalah pembelian tanah di beberapa lokasi Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di-markup, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 m2 yang berlokasi di kawasan Munjul, Pondok Ranggon.

KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memblokir pihak-pihak yang terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul. Pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan guna mempercepat penyelesaian perkara.

Permintaan pencegahan ke luar negeri kepada beberapa pihak tersebut dilakukan selama enam bulan terhitung sejak 26 Februari 2021. Meski demikian, hingga saat ini KPK masih bungkam terkait tersangka dalam pembangunan perkara mereka.




Source