KSB Harapkan BNPB Segera Kucurkan Dana Rekonstruksi Rumah Gempa

Sumbawa Barat, Gaung NTB
Bencana gempa bumi yang menimpa wilayah di Provinsi NTB, termasuk di dalamnya Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kini hampir berjalan setahun sudah. Gempa bumi berkekuatan 6,9 SR, yang terjadi tanggal 19 Agustus 2018 lalu itu, meluluh lantakkan ribuan rumah warga hingga rata dengan tanah dan memakan korban jiwa.

Pasca bencana tersebut, kini telah memasuki masa rehab rekonstruksi rumah terdampak gempa. Dari 18.430 unit rumah yang mengalami kerusakan, baik itu Rusak Berat (RB), Rusak Sedang (RS) dan Rusak Ringan (RR), Pemda Sumbawa Barat telah menyelesaikan rehab terdampak gempa hingga 70%.
Dari data validasi kerusakan oleh tim verifikasi dari BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial maupun pihak terkait , jumlah kerusakan rumah mencapai 18.430 unit, baik itu yang mengalami rusak berat, sedang dan ringan.
Atas musibah tersebut, Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, terus berupaya mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk segera merealisasikan anggaran bantuan dana stimulan kepada korban gempa terdampak sebesar Rp 293.265.000.000 milyar. Dengan rincian untuk RB 1.286 unit x Rp 50.000.000 = 64.300.000 milyar, untuk RS 3.835 Unit x Rp 25.000.000 = 95.875.000.000 milyar, serta untuk kerusakan RR 13.309 unit x Rp 10.000.000 = Rp 133.090.000 milyar.
Dari anggaran bantuan stimulan yang diusulkan oleh pemda sebanyak Rp 293,265 milyar, baru terealisasi Rp 169.505.000.000 milyar, dan sisanya Rp 123.760.000.000 milyar belum ditransfer oleh BNPB ke rekening BPBD KSB. Hal ini dikatakan oleh Kepala Pelaksana BPBD KSB, melalui Kabid Rehab Rekonstruksi, Eka Susilawati S.Psi, belum lama ini.

Menurutnya, dari dana yang sudah ditransfer oleh BNPB ke BPBD sebesar Rp 169.505.000.000 milyar, sudah disalurkan ke penerima manfaat dan sudah selesai dikerjakan. Dengan rincian untuk RB sebanyak 796 unit dari total 1.286 unit, untuk RS 1.969 unit yang sudah dikerjakan dari total 3.835 unit, sedangkan untuk RR yang sudah selesai dikerjakan baru selesai 3.154 unit dari total 13.309 unit. “Penyelesain rehab rekonstruksi untuk penerima tahap 1 dan 2, sedangkan untuk tahap 8 untuk kerusakan RB 490 unit sudah disalurkan 50% atau Rp 25.000.000 dari nilai Rp 50.000.000 ke rekening penerima manfaat. Sedangkan untuk kerusakan RS sebanyak 1.866 unit sudah disalurkan 75% atau Rp 19.500.000 dari nilai Rp 25.000.000. Sementara untuk RR sisanya 10.155 unit atau Rp 10.000.000 belum disalurkan karena masih menunggu transfer dari BNPB Pusat,“ terang Eka Sulilawati.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada BNPB pusat untuk segera mentransfer sisa dana bantuan stimulan sebesar Rp Rp 123.760.000.000 milyar, agar rehab rekonstruksi rumah korban gempa dapat segera dituntaskan pada bulan Agustus mendatang. Hingga saat ini penyelesaian rehab sudah mencapai 70%. “Tinggal 30% yang belum tuntas dikerjakan karena masih menunggu sisa anggaran dari BNPB pusat. Insya Allah, bulan Agustus mendatang sudah tuntas 100%,” ujarnya.
Mengenai data anomali yaitu penerima ganda atau yang disebut data ganda, Eka Susilawati, mengakui memang ada sebanyak 51 unit rumah dengan nilai anggaran yang telah disalurkan Rp 960.000.000, dan dana tersebut sudah dikembalikan ke rekening BPBD melalui Surat Tanda Setor (STS). “Data ganda ini di antaranya berupa NIK dan KK yang belum terpisahkan, dan sudah dilakukan pemutahiran validasi faktual dan sudah dilaporkan kepada BPBD untuk diteruskan ke BNPB, sehingga untuk KSB, tidak ada dana yang mengendap di rekening BPBD, karena semua sudah disalurkan ke rekening penerima, secara administrasi tidak ada masalah,“ lanjut Eka Susilawati.

Ia berharap, bagi masyarakat penerima bantuan stimulan datanya ganda terutama rumah yang rusak berat, untuk segera menghubungi Pokmas yang bersangkutan.
Apakah memakai dana swadaya atau bermasalah dengan SPJ nya maupun lain-lainnya, agar Pokmas harus mendatangi Dinas PUPR untuk Verifikasi. “Artinya, rumah yang dibangun melalui swadaya yang mengalami masalah di atas, agar diverifikasi ulang, apakah rumah yang dibangun melalui swadaya sendiri tahan gempa atau tidak, agar di dalam pengembalian dari swadaya melalui dana Stimulan tidak mengalami masalah,“ kata Eka Susilawati.

Demikian pula bagi yang mengkomplain lantaran nama dan identitas tidak tercantum di dalam data Validasi, Ia menyarankan, agar menghubungi Bupati Sumbawa Barat, biar dikonfirmasi melalui Dinas PUPR  untuk mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni melalui APBD.
Kesuksesan penyelesaian rehab rekonstruksi rumah terdampak gempa yang telah mencapai 70% ini, merupakan salah satu bukti kerja keras Bupati Sumbawa Barat,  Dr Ir H W Musyafirin MM, bersama wakilnya Fud Syaifudin ST dalam menyelesaikan persoalan rakyat yang dilanda musibah.
Bahkan Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, mengapresiasi kinerja Dinas BPBD yang mampu menuntaskan rehab terdampak gempa mencapai 70% dalam kurun waktu 8 bulan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pihak Dandim 1628 / SB, Polres, Dinas PUPR, Bappeda Litbang, Agen PDPGR, Pokmas dan seluruh pihak terkait yang selalu berkordinasi bahu membahu untuk menuntaskan rehab terdampak gempa. “Secara pribadi saya sangat mengapresiasi kinerja pihak-pihak terkait terkhusus TNI dan Polri, yang telah bersusah payah membantu pemda dalam menyelesaikan rehab rekons rumah terdampak gempa,” kata Bupati.
Bupati sangat berharap, bagi yang belum mendapat bantuan dana stimulan untuk yang rusak ringan maupun rusak berat dan sedang, segera menyelesaikan dengan menggunakan dana swadaya pribadi, agar rumah segera ditempati. Nantinya, dana Swadaya tersebut akan diganti melalui bantuan dana stimulan, kalau sudah di transfer sisanya oleh BNPB melalui rekening BPBD. “Saya berharap agar warga yang masuk namanya dalam data validasi namun belum mendapat kucuran bantuan dana stimulan, agar menggunakan dana swadaya pribadi dulu untuk menyelesaikan rumahnya, asalkan konstruksinya tahan gempa, dana swadayanya akan diganti melalui dana bantuan stimulan setelah dilakukan pengecekan verifikasi oleh Dinas PUPR bagi yang sudah menyelesaikan rumahnya,” imbuh Bupati.