Kuasa Hukum KLB Partai Demokrat Minta Majelis Hakim Tolak Gugatan AHY

Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perjuangan Partai Demokrat antara kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit 2021 yang dipimpin Moeldoko versus Kongres Jakarta 2020 yang dipimpin AHY, belum surut. Bahkan semakin panas.

Kemarin (7/7/2021) sidang pertama gugatan perdata kubu AHY berlangsung terhadap Jhonny Allen Marbun, Marzuki Alie dkk atau terhadap 12 kader Partai Demokrat yang hadir di KLB Deli Serdang di PN Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menggelar 4 sesi mediasi. AHY sebagai penggugat tidak pernah sekalipun datang ke persidangan mediasi.

Pengacara KLB Demokrat Rusdiansyah meminta majelis hakim menolak gugatan AHY untuk seluruhnya. Pasalnya, AHY tidak pernah hadir dalam 4 sesi mediasi berturut-turut.

“Ketidakhadiran AHY merupakan bukti kurangnya itikad baik AHY sebagai penggugat, sebagaimana diatur dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016,” kata Rusdiansyah, kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Annisa Pohan, Istri Ketua Umum Partai Demokrat AHY Dikonfirmasi Positif Covid-19

Majelis Hakim kemudian menjadwalkan sidang lanjutan selama 3 minggu lagi, yakni 29 Juli 2021.

“Di persidangan nanti akan ditentukan apakah gugatan AHY ditolak majelis hakim atau tidak,” jelas Rusdiansyah.

Baca juga: Soal TKA Masuk Indonesia, Demokrat: Pemerintah Harus Fokus Menyelamatkan Nyawa Rakyat

Jika melihat ketentuan dalam hukum acara yang kita anut di Indonesia, Rusdiansyah berpendapat Majelis Hakim harus menolak gugatan AHY demi tegaknya hukum, keadilan dan hak asasi manusia.

Bukan hanya karena AHY tidak mematuhi Perma No 1 Tahun 2016 saja, namun gugatan AHY juga salah tempat karena terkait dengan perselisihan internal partai.

Baca juga: Dampak Masuknya Asing, Legislator Demokrat: Kebijakan Darurat PPKM Lambat

“Wilayah penyelesaian menurut ketentuan UU Partai Politik ada di Pengadilan Partai, bukan di Pengadilan Negeri,” ujarnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Jhonny Allen Marbun terkait PAW oleh AHY, karena Majelis Hakim menilai terkait konflik internal partai. Dengan demikian, gugatan harus diselesaikan di Pengadilan Partai, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut Rusdiansyah, dua persidangan atas kejadian yang sama dengan Penggugat dan Tergugat yang sama juga harus diperlakukan dengan cara yang sama. Dimana seharusnya Majelis Hakim menggunakan argumentasi yang sama yaitu mengembalikan gugatan AHY kepada pihak yang bersengketa melalui MK Partai Demokrat.

“Saya memberkahi diri dan pengetahuan saya untuk penegakan supremasi hukum. Jadi menurut saya, jika ada perlakuan yang berbeda pada masalah yang sama, itu berpotensi menjadi yurisprudensi yang buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang Mulia, Majelis Hakim Hakim, adalah wakil Tuhan di muka bumi dalam menegakkan supremasi hukum dengan kepastian, keadilan dan kemaslahatan, kata Rusdiansyah.



https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/08/kuasa-hukum-partai-demokrat-versi-klb-minta-majelis-hakim-tolak-gugatan-ahy