KY: 150 Hakim di Jatim Diduga Pelanggaran Etik

    Angka ini tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.

    REPUBLIKA.CO.ID, TULUNGAGUNG — Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan pihaknya telah menerima pengaduan pelanggaran kode etik peradilan yang diduga dilakukan oleh sedikitnya 150 hakim di Jawa Timur. Angka ini tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.

    “Kami telah bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATL), Kejaksaan Agung, Kepolisian dan KPK untuk meningkatkan pengawasan dan pengawasan,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka Edukasi Masyarakat tentang Tugas dan Fungsinya. Komisi Yudisial di Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (26/9).

    Diakuinya, tidak mudah menemukan bukti pelanggaran kode etik hakim seperti yang dikeluhkan masyarakat. Hal ini karena pola dan modus operandi yang digunakan lebih canggih. “Gamenya canggih, jadi cari buktinya susah,” katanya.

    Namun jika ditemukan, Mukti Fajar memastikan hakim nakal atau yang diistilahkan dengan hakim kulit hitam ini akan dihukum berat. Komitmen ini bahkan sudah menjadi pakta integritas yang disepakati dalam bentuk nota kesepahaman antara KY dengan Mahkamah Agung. “Nah, kami sudah sepakat dengan Mahkamah Agung untuk ‘menyelesaikan’,” katanya.

    Istilah hakim kulit hitam biasa digunakan KY untuk menyebut hakim nakal yang mudah disuap. Hakim kulit hitam adalah hakim yang selalu memainkan peradilan.

    Sedangkan istilah hakim kulit putih berkonotasi hakim yang memiliki idealisme dan bertindak lurus dalam menegakkan keadilan, serta tidak pernah tergoda oleh apapun. “Meski grey judge adalah juri bersyarat, kadang bisa dimainkan, kadang tidak,” katanya.

    Juri abu-abu bernama Mukti Fajar sebagai juri yang masih bisa dibina. Ada beberapa jenis hakim kulit hitam. Untuk tahun ini ada 4 juri yang masuk kategori hitam.

    Ia tidak memungkiri masih ada hakim yang nakal, mudah disuap dan mempermainkan lembaga peradilan.

    Jika ditemukan hakim tipe ini, Mukti menjelaskan, masyarakat bisa melaporkannya ke KY. Dalam Renstra, target tahun 2024 adalah indeks integritas hakim (IIH) dengan nilai 8. Untuk tahun 2020 IIH sebesar 6,64, sedangkan pada tahun 2021 menargetkan IIH sebesar 7.

    sumber : Antara



    https://www.republika.co.id/berita/r01tww384/ky-150-hakim-di-jatim-melakukan-dugaan-pelanggaran-etik