Larangan Mudik Kapolri: Keamanan Rakyat, Hukum Tertinggi

Polri akan menggelar operasi pengamanan untuk edukasi terkait pelarangan mudik lebaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan soal prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi dalam menghadapi persiapan Idul Fitri 2021. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral untuk kesiapan menghadapi Idul Fitri 1442 Hijriah.

“Keamanan rakyat sebagai hukum tertinggi atau Salus Supreme Lex Estokata Sigit dalam rapat koordinasi yang dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta sejumlah Menteri dan jajaran Kapolda yang hadir secara virtual, Rabu (21/4).

Sigit menjelaskan, prinsip ini nantinya akan menjadi dasar aparat kepolisian untuk melarang masyarakat melakukan mudik Lebaran. Baginya, kebijakan pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah dan akan dilaksanakan oleh Polri maupun lintas sektoral, karena untuk menekan laju peningkatan jumlah virus corona atau Covid-19.

“Polri akan menggelar operasi pengamanan mulai 12-25 Mei atau selama 14 hari, untuk memberikan edukasi agar tidak mudik karena angka Covid-19 masih tinggi,” ujarnya.

Selain itu, Sigit juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan Peningkatan Kegiatan Kepolisian (KKYD) untuk mengantisipasi dan mencegah tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama Ramadhan dan Lebaran.

“Tingkat kejahatan operasi KKYD kejahatan jalanan, patroli skala besar, tempat pergaulan masyarakat seperti terminal, aksi teroris di bulan Ramadan untuk melaksanakan amaliah. Rekan Densus 88 masih pantau, ”kata Sigit.

Sigit melanjutkan, antisipasi tindak pidana ini dapat dilakukan melalui Soft Approach dengan menggandeng para ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dia juga meminta jajaran Kapolda mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang Lebaran. Serta melakukan operasi peradilan untuk menegakkan protokol kesehatan di masyarakat.

“Pengendalian Covid-19 di setiap daerah yang sudah mendapat vaksin harus dikoordinasikan untuk melakukan vaksin massal. Harga sembako akan naik harganya, sehingga Polri akan menurunkan Satgas Pangan bersama instansi terkait untuk melakukan pengawasan langsung di daerah tersebut. target. Operasi Yustisi terus dilakukan agar masyarakat patuh dengan program 3T dan 5M tetap dijalankan, ”kata Sigit.

Di sisi lain, Sigit menegaskan penerapan protokol kesehatan di sektor pariwisata tidak berada di zona merah. Promosi penerapan protokol kesehatan harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Di kawasan wisata yang masih dilaksanakan 3T dan memakai masker, mendirikan posko yang bisa digunakan untuk uji coba.

“Pelaku pariwisata harus melakukan kebersihan lingkungan, penjualan tiket elektronik dengan tetap memberlakukan 3M. Kawasan zona merah tidak melaksanakan pariwisata. Hotel juga melakukan 3T dan 3M, hotel juga menyiapkan kamar sementara bagi yang dinyatakan positif,” pungkas Sigit .




Source