Larangan Mudik, Legislator: Pemerintah Daerah Jangan Bikin Aturan Berbeda

    Legislator mengingatkan kepala daerah agar tidak membuat aturan berbeda soal larangan mudik

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan pemerintah daerah (Pemda) harus mendukung keputusan pemerintah pusat terkait larangan mudik lebaran. Luqman meminta para kepala daerah tidak membuat keputusan daerah yang berbeda terkait larangan mudik.

    “Kita negara kesatuan, bukan federasi di mana setiap negara bisa membuat aturannya sendiri. Keputusan daerah harus berpedoman pada keputusan dan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

    Luqman mengatakan, jika ada kepala daerah yang ingin membuat aturan berbeda terkait mudik, sebaiknya berkonsultasi langsung dengan Presiden Jokowi atau Mendagri. Ia mengatakan, kepala daerah harus bisa menyampaikan dalil dan data yang kuat bahwa keputusan pelarangan mudik merupakan kebijakan yang salah.

    Siapa tahu Presiden Jokowi bisa diyakinkan untuk mencabut larangan mudik Lebaran, ujarnya.

    Luqman melanjutkan, jika ternyata Presiden masih bersikukuh dengan kebijakan larangan mudik, suka atau tidak suka, semua pihak harus melaksanakannya. “Apa jadinya negeri ini jika daerah diberi ruang untuk tidak mematuhi keputusan pemerintah pusat? Aneh,” kata Luqman.

    Luqman menilai, Presiden Jokowi perlu memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah yang tidak taat. “Toleransi atas pelanggaran penanganan pandemi Covid-19 oleh daerah tertentu, tidak hanya membahayakan nyawa masyarakat di daerah itu, tetapi menjadi ancaman bagi seluruh rakyat negeri ini,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, sebaiknya kepala daerah menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat untuk melarang mudik tahun ini. Tsunami Covid-19 di India harus menjadi perhatian Indonesia.

    “Kami belajar dari ledakan kasus Covid-19 di India agar tidak ada perbedaan kebijakan kepala daerah terkait mudik yang berbeda dengan pemerintah pusat,” kata Emanuel.

    Seperti diketahui, Satgas Covid-19 mengeluarkan surat edaran mudik Lebaran 2021 yang mengatur masyarakat jika hendak meninggalkan kota sebelum dan sesudah mudik lebaran 2021. Surat Edaran Satgas Covid 2021 merupakan lampiran SE 13/2021 tentang Penghapusan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. dan Upaya Pengendalian Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) di Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

    Adendum yang ditandatangani pada 21 April 2021 itu mengatur perpanjangan waktu bagi pemudik domestik, yakni H-14 larangan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan pada H + 7 larangan mudik (18-24 Mei 2021).




    Source