LBH Jakarta: Peretasan Bentuk Kemunduran Rekening Pegawai KPK

Sejumlah aktivis antikorupsi juga pernah mengalami upaya peretasan akun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Nomor telepon penyidik ​​senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Direktur Pembinaan Jaringan Antar Komisi dan Lembaga (PJKAKI) KPK, Sujanarko, diduga mengalami upaya peretasan secara tiba-tiba. membuat akun Telegram pada Kamis (20/5) malam. Tak hanya Novel dan Sujarnako, sejumlah aktivis antikorupsi juga mengalami upaya peretasan saat jumpa pers online dengan delapan mantan pimpinan KPK, Senin (17/5).

Upaya peretasan dialami anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) dan mantan pimpinan KPK yang menjadi pembicara dalam jumpa pers menanggapi upaya memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos Uji Wawasan Nasional (TWK).

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana meminta Polri mengusut dugaan peretasan yang dialami peneliti Novel dan ICW. Ia mengatakan, peretasan aktivis antikorupsi kerap terjadi.

“Polisi harus segera mengusut dan menangkap para pelaku, jangan tinggal diam. Karena kasus peretasan sudah berulang kali terjadi, ini jelas fakta demokrasi kita terbelakang,” kata Arif saat dikonfirmasi, Jumat (21/5).

Dia menduga peretasan terhadap pegawai KPK sehingga aktivis antikorupsi dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Apalagi belakangan ini muncul penolakan dari pegawai KPK terkait kebijakan penilaian TWK yang menjadi syarat transisi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pegawai yang gagal menjadi ASN diketahui telah melaporkan lima pimpinan KPK, yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar, kepada Dewan Pengawas KPK dan Ombudsman Republik Indonesia. Pelaporan itu karena Firli Bahuri Cs melumpuhkan 75 karyawan tersebut.

Arif juga mengenang, peristiwa peretasan ini pernah terjadi pada 2019, saat terjadi demonstrasi massa Reformasi Korupsi. Peretasan pernah terjadi terhadap sejumlah mahasiswa yang menolak revisi UU KPK.

“Saya kira pelaku dan polanya persis sama ketika reformasi korupsi menolak revisi UU KPK yang melemahkan KPK, aktivis dan mahasiswa diretas,” kata Arif.




Source