LBH Yusuf ajukan praperadilan perkara SP3 BLBI, itu alasannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim dalam kasus BLBI.

Penerbitan SP3 ini otomatis membatalkan status tersangka yang ditugaskan kepada pemilik BDNI.

Penerbitan SP3 ini mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk LBH Yusuf.

LBH Yusuf menolak dan menuntut pembatalan penerbitan perkara SP3 dengan menempuh jalur hukum dan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“LBH Yusuf menilai penerbitan SP3 bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta mencederai hati nurani masyarakat Indonesia, terutama merugikan hati nurani LBH Yusuf selaku Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia,” ujar Direktur LBH Yusuf Mirza Zulkarnain kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).

LBH Yusuf dengan ini menyatakan menolak dan menuntut pembatalan penerbitan SP3 untuk perkara Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim melalui gugatan prapid, tambahnya.

Mirza mengatakan legal standing LBH Yusuf dalam mengajukan gugatan Prapid cukup jelas.

Ia merujuk pada Pasal 80 KUHAP yang menyatakan ‘Permohonan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik ​​atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan distrik dengan menyebutkan alasannya ‘.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76 / PUU-X / 2012, yang dimaksud dengan frasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP bukan hanya menjadi saksi bagi korban tindak pidana atau pelapor. tetapi juga harus diartikan secara luas.

Dengan demikian, penafsiran pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya sebatas saksi korban atau pelapor saja tetapi harus juga mencakup masyarakat luas, yang dalam hal ini dapat diwakili oleh perkumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan yaitu memperjuangkan kepentingan umum (public). advokasi kepentingan), ”kata Mirza.

Baca juga: Polri Mendukung Penuh Satgas Penanganan Piutang Negara dan Aset BLBI

Ketentuan ini menjadi landasan yuridis bahwa LBH Yusuf memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan terhadap Prapid terhadap penerbitan SP3 untuk perkara Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim yang merugikan hati nurani masyarakat Indonesia, ”ujarnya.

Sidang pertama gugatan Prapid akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (26/4).

Seperti diketahui, kasus BLBI berawal dari pemeriksaan BPK terkait penyaluran dan penggunaan dana BLBI pada tahun 2000.

BPK menemukan kerugian negara hingga Rp. 138,7 triliun. Dari total kerugian tersebut, Sjamsul Nursalim merugikan negara sebesar Rp 4,8 triliun.




Source