Legislator: Larangan Mudik Harus Diiringi Pengawasan

Anggota DPRD menilai kebijakan pelarangan mudik sudah tepat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai kebijakan pelarangan mudik Lebaran merupakan kebijakan yang tepat dan efektif untuk mengendalikan kasus Covid-19. Menurut dia, jika kasus Covid-19 bisa dikendalikan, proses pemulihan ekonomi bisa berjalan cepat.

Hendrawan mengatakan bukti menunjukkan bahwa setelah setiap masa liburan dan mobilitas penduduk yang besar, jumlah paparan Covid-19 meningkat. “Ini menunjukkan kesadaran protokol kesehatan belum mencapai tingkat yang memadai,” kata Hendrawan Supratikno dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/4).

Hendrawan melanjutkan, ahli epidemiologi selalu menekankan pentingnya pencegahan. Karena salah langkah, sistem kesehatan akan runtuh. Kebijakan untuk menekan kasus Covid-19 yang selama ini dilaksanakan menjadi sia-sia. Dampak lain terhadap perekonomian.

“Kalau ekonomi macet, upaya memanaskannya akan lebih mahal,” ujarnya.

Hendrawan menjelaskan, pemerintah telah membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran yang sangat besar. “Hanya perlu dilakukan dengan ikhlas, berdasarkan data yang akurat, dan terpantau implementasinya dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mengatakan perlu disadari bersama bahwa kebijakan pelarangan mudik merupakan langkah mengantisipasi lonjakan kasus penularan Covid-19, terutama bagi kelompok lanjut usia yang rentan tertular. Pengalaman libur panjang sebelumnya terbukti diikuti peningkatan kasus positif Covid-19.

“Sehingga begitu kita bisa mengendalikan pandemi ini, diharapkan bisa membantu menjaga ketahanan ekonomi,” kata Puteri.

Untuk menjaga perekonomian tetap berjalan, pemerintah perlu terus memacu kinerja konsumsi dan daya beli masyarakat. Ia menambahkan, belanja pemerintah melalui pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 akan sangat berguna untuk menumbuhkan sisi permintaan.

“Langkah ini juga perlu didorong dengan percepatan distribusi jaring pengaman sosial seperti PKH dan kartu pangan. Termasuk optimalisasi insentif fiskal dalam program PEN untuk sektor-sektor yang rentan terkena dampak, seperti pariwisata dan transportasi. Tujuannya, agar konsumsi rumah tangga bisa bekerja maksimal, dengan tetap menjaga kelangsungan dunia usaha di tengah keterbatasan mobilitas yang bersifat sementara, ”ujarnya.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan pelarangan mudik dijalankan secara konsisten. “Ini termasuk diiringi dengan pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.




Source