LIPI: Partai politik sulit dipisahkan dari praktik korupsi

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor menilai partai politik (parpol) saat ini sangat sulit lepas atau lepas dari praktik korupsi. Menurut dia, ada tiga alasan yang membuat parpol dan korupsi tampak berdampingan.

    Pertama, lemahnya transparansi parpol. Firman menjelaskan bahwa parpol di Indonesia umumnya cenderung terpusat dan demokrasi internal hanya terbatas layanan bibir.

    “Bahkan jika kita melihat aturan mainnya, sebenarnya tidak terlalu memberikan peluang untuk pengelolaan yang benar-benar transparan yang melibatkan seluruh kader partai,” kata Firman dalam diskusi online, Selasa (4/8).

    Ia melihat kontrol partai cenderung personal dan elitis. Tidak sepenuhnya berbasis prosedural yang melahirkan eksklusivitas, dan inilah yang menciptakan celah dalam korupsi.

    Hal ini kemudian menyebabkan transaksi politik yang sering dilakukan oleh pihak eksklusif. Hal ini berimplikasi pada munculnya ruang-ruang yang tidak lagi transparan dalam sebuah partai politik.

    “Ada praktik-praktik yang sama sekali tidak terkendali, yang tidak bisa sepenuhnya inklusif. Dalam konteks seperti ini, seolah-olah virus hidup di ruang gelap,” kata Firman.

    Kedua, kelemahan kader. Partai tersebut dinilai kurang berhasil mendisiplinkan kadernya untuk berpolitik secara bersih dan bermartabat, terutama kepada sebagian orang yang dianggap berpengaruh.

    Kader yang lemah, pada akhirnya akan melahirkan sikap pragmatis, oportunis, kemudian berkembang kemunafikan di dalam partai. Sehingga nantinya, proses pengambilan kebijakan hingga kontestasi pemilihan umum (pilkada) akan sangat rapuh dari jebakan korupsi.

    “Partai tidak berdaya untuk menghentikan manuver kadernya di tingkat bawah, apalagi ketika ada kontestasi politik. Karena sebenarnya partai mungkin tidak mengarahkan seperti itu, tetapi belum berhasil mendisiplinkan kader untuk melakukan hal-hal yang merugikan, ” kata Firman.

    Terakhir adalah lemahnya keuangan partai. Hal inilah yang membuat banyak pihak akhirnya bergabung dengan sumber alternatif yang belum tentu sepenuhnya aman dan legal. “Ini memicu kader untuk menghimpun dana dari berbagai sumber, meski terkadang ada yang melanggar hukum,” kata Firman.

    https://repjogja.republika.co.id/berita/qxb5lj436/lipi-parpol-sulit-dipisahkan-dari-praktik-korupsi