LIPI: Pimpinan KPK Harus Perhatikan Pernyataan Presiden

    Presiden menyadari, tanggapan kritis masyarakat atas pengumuman tim pemeriksa wawasan nasional itu.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai pimpinan KPK harus memperhatikan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait nasib 75 pegawai yang tidak lolos uji wawasan kebangsaan (TWK). Ia menyampaikan, tanggapan Presiden Jokowi sudah tepat dan melegakan masyarakat.

    “Pernyataan ini penting dan mendesak untuk dipertimbangkan secara serius dalam pengambilan keputusan,” kata Zuhro kepada Republika, Rabu (19/5).

    Zuhro mengamati, banyak pihak yang merespons hasil TWK. Mereka menilai TWK tidak tepat untuk memecat 75 pegawai KPK. Apalagi, menurut Zuhro, 75 pegawai tersebut merupakan pilar keberhasilan kinerja KPK.

    “Pernyataan Presiden harus menjadi pertimbangan serius pimpinan KPK dalam memutus persoalan internal ketenagakerjaan di KPK,” kata Zuhro.

    Zuhro menilai, pernyataan Presiden itu sebenarnya muncul berkat tekanan publik. Presiden Jokowi menyadari, tanggapan kritis masyarakat atas pengumuman tim pemeriksa wawasan nasional tersebut.

    “Mungkin pernyataan Presiden tidak akan pernah disampaikan jika masyarakat tidak resisten dan tidak memprotes hasil uji wawasan kebangsaan,” kata Zuhro.

    Zuhro berharap pimpinan KPK mengeluarkan keputusan yang sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi. “Kebijakan tidak lolos harus ditinjau ulang karena dinilai tidak sesuai,” pungkas Zuhro.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan agar TWK tidak langsung dijadikan dasar pemecatan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus ujian.

    Presiden Jokowi menyampaikan, KPK harus memiliki sumber daya manusia yang terbaik dan memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Perubahan status pegawai KPK menjadi pegawai negeri sipil (ASN), kata dia, seharusnya menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi secara lebih sistematis.

    “Hasil uji wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK hendaknya dijadikan masukan bagi langkah perbaikan KPK, baik bagi perorangan maupun bagi lembaga KPK, serta tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang belum lolos,” Jokowi kata dalam pernyataannya. di Istana Merdeka, Senin (17/5).




    Source