LPHI Minta Kementerian Hukum dan HAM Perhatikan Aktivitas Narapidana Korupsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gerakan Lembaga Pemantau Hukum Indonesia (LPHI) meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memantau aktivitas ekstra narapidana korupsi di penjara.

    Ini merujuk pada kasus narapidana yang telah ‘bepergian’ ke sejumlah tempat.

    Mulai dari Gayus Tambunan, mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin, pengusaha Anggoro Widjojo, hingga Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazarudin.

    Artinya hingga saat ini masih ada kesempatan bagi mereka untuk bersenang-senang, kata peneliti LPHI Asri saat ditemui sejumlah Pejabat Kemenkumham di Jakarta, Senin (12/4/2021).

    Asri mengusulkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Pengawas dan Penyidikan untuk memperketat aktivitas para koruptor.

    Baca juga: Korupsi Dana Covid-19 untuk Judi, Perorangan Lurah di Sumsel Digugat 7 Tahun Penjara

    Baca juga: Korupsi Rp 41 Miliar Lalu Kabur, 11 Tahun Meryasti Jadi Buronan, Tertangkap di Kost di Depok

    Baca juga: Dua Orang Penting Kasus Korupsi Cukai BP Bintan Mencegah KPK Pergi ke Luar Negeri

    Termasuk mengusut sejumlah dugaan penjelajahan para napi.

    “Misalnya mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Dari investigasi kami menemukan yang bersangkutan memanfaatkan kesempatan berobat ke sejumlah tempat, ini harus digali,” kata Asri.

    Peneliti LPHI telah melakukan audit dengan pejabat Kemenkumham.

    Siapa pun yang tidak punya alasan. Harus menjalani hukuman dengan tertib, ”ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Asri juga menghimbau Menkumham dan jajarannya untuk memperkuat disiplin kinerjanya. Kasus ekskursi resmi sebelumnya menunjukkan adanya praktik kerja sama terselubung.

    “Kami mendesak Menkumham Yassona Laoly memeriksa pejabat Kemenkuham yang diduga tidak disiplin dalam memantau terpidana korupsi,” pungkasnya.




    Source