LSAK Jelaskan Pelanggaran yang Dilakukan Kapolri Saat Rekrut 57 Mantan Pegawai KPK

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Lembaga Studi Pemberantasan Korupsi (LSAK) Ahmad Haron Hariri mengatakan, banyak pelanggaran yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat merekrut 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Di antara pelanggaran tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kepengurusan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Calon Pegawai Negeri Sipil Polri.

    Apalagi, status 57 mantan pegawai KPK saat ini adalah orang bebas.

    Dengan demikian, kata Haron, saat direkrut menjadi ASN 57 orang itu harus melalui persyaratan dan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh ada keistimewaan.

    “Kalau jadi orang bebas, kalau direkrut harus mulai lagi dari nol. Ini penting agar Kapolri tidak salah skema,” kata Haron, dalam diskusi online, Kamis (7/7). 10/2021).

    Haron menjelaskan, teknis rekrutmen 57 mantan pegawai KPK harus jelas, karena Kapolri berjanji akan mengangkat ASN Polri.

    Selain itu, 57 mantan pegawai KPK juga mengajukan beberapa persyaratan, yakni jika direkrut Kapolri harus diperiksa dan ditempatkan di Satuan Reserse Kriminal.

    Baca juga: Kapolri Pastikan Proses Rekrutmen Eks 57 Pegawai KPK ke ASN Tidak Melanggar Aturan

    “Peraturan CPNS Polri ada syarat umum dan khusus. Ini yang perlu dipertanyakan agar Kapolri adil,” jelasnya.

    Ia juga mempertanyakan apakah perekrutan 57 mantan pegawai KPK itu ada keistimewaannya atau tidak.

    Karena saat ini ada ribuan calon ASN di Polri yang juga perlu dipromosikan.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/07/lsak-beberkan-pelanggaran-pelanggaran-yang-dilakukan-kapolri-jika-rekrut-57-eks-pegawai-kpk