Luhut Siapkan Skenario Terburuk Covid-19

Pemerintah menetapkan strategi jika kasus menyentuh 40 ribu per hari.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Dessy Suciati Saputri, Sapto Andika Candra

Peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air terus memecahkan rekor. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah telah menghitung skenario terburuk untuk kasus Covid-19.

“Skenario terburuknya sudah kita hitung, kalau lebih dari 40 ribu (kasus per hari), bagaimana dengan suplai oksigen, obat-obatan dan rumah sakit, semuanya sudah kita hitung,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual yang disaksikan di Channel Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta. , Selasa (6/7).

Koordinator Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) mengatakan, Menkes juga telah menyiapkan ruang ICU massal di Rumah Sakit Asrama Haji Pondok Gede. “Kemarin Presiden berkunjung ke sana, kami siap, bisa menampung lebih dari 800 pasien. TNI juga sudah mengerahkan RS darurat yang mereka miliki,” kata Luhut.

Ia menegaskan bahwa Indonesia telah mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Dia meminta tidak ada pihak yang meragukan kemampuan Indonesia mengatasi pandemi.

“Jangan meremehkan Indonesia, tidak bisa menanganinya. Sampai hari ini ya (bisa). Tapi kalau ada lebih dari 40 ribu-50 ribu kasus, kami akan membuat skenario siapa yang akan kami bantu nanti, dan kami sudah mulai mendekati mereka semua,” jelasnya. .

Terkait pasokan tabung oksigen, Luhut mengatakan tim juga telah membuat skenario terburuk jika ada 60.000-70.000 kasus Covid-19 per hari. “Tapi kita tidak berharap itu terjadi. Karena teman-teman dari TNI/Polri saya kira sudah cukup banyak melakukan isolasi,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah juga mencermati situasi di luar Jawa yang sudah cukup bergejolak. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan.

Saat ini untuk mencegah lonjakan kasus, mobilitas harus ditekan. Luhut mengingatkan perusahaan dan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan dalam PPKM darurat. Perusahaan diminta memahami pengkategorian sektor esensial atau non esensial yang berdampak pada pengaturan jumlah karyawan yang bekerja di kantor atau di rumah.

Pernyataan Luhut merujuk pada tingginya pergerakan warga dari dan ke luar DKI Jakarta selama pelaksanaan PPKM Darurat ini. Pemblokiran yang dilakukan di perbatasan ibu kota terpantau mengakibatkan kemacetan parah bagi kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kantor dan perusahaan yang mengharuskan karyawannya masuk kerja.

“Sanksinya sudah dijelaskan dalam Instruksi Mendagri, ada KUHP yang pasalnya saya tidak ingat. Itu bisa sanksinya di sana. Jadi jelas,” kata Luhut.

Ketentuan mengenai perkantoran dan kegiatan usaha tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat. Pada diktum ketiga secara tegas disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan sektor non esensial dilakukan 100 persen work from home (WFH).

Sementara sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, hotel penanganan karantina non-covid, industri berorientasi ekspor dikenakan WFO 50 persen dengan protokol kesehatan yang ketat.

Selanjutnya, sektor-sektor esensial di sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda dilaksanakan pada WFO 25 persen dengan prokes.

Sektor-sektor kritis seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanggulangan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat menjadi 100 persen WFO dengan proses.

Selanjutnya, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan supermarket yang menjual kebutuhan sehari-hari beroperasi hingga pukul 20.00 dengan pengunjung 50 persen. Sedangkan apotek dan toko obat boleh buka 24 jam.

“Pelaku usaha, rumah makan, pusat perbelanjaan, angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum ketiga huruf c, d, e, dan j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam instruksi ini dikenai sanksi administratif sampai dengan ditutupnya usaha dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi diktum kesepuluh peraturan ini.

Selain itu, setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular.



https://www.republika.co.id/berita/qvt8ts328/luhut-siapkan-skenario-terburuk-covid19