Manajemen: Dua Walikota dan 2 Presiden Gagal Selesaikan Kasus GKI Yasmin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perselisihan antara Pemerintah Kota Bogor dengan pengurus dan jemaah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang terjadi sejak 15 tahun lalu belum juga terungkap.

Pengurus GKI Yasmin Bona Sigalingging mengatakan, berlarut-larutnya polemik penyelesaian kasus GKI Yasmin hingga saat ini sebagian besar disebabkan oleh pembangkangan hukum dari Pemerintah Kota Bogor.

“Penyelesaian kasus GKI Yasmin yang berlarut-larut merupakan akibat dari pembangkangan hukum oleh Pemerintah Kota Bogor, intoleransi dan diskriminasi yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun,” kata Bona dalam konferensi pers online, Selasa (15/6/ 2021).

Padahal, kata dia, dua periode walikota dan dua presiden gagal menyelesaikan kasus GKI Yasmin sesuai hukum dan konstitusi negara.

Baca juga: Manajemen GKI Yasmin Desak Presiden Jokowi Tegur Bima Arya Karena Gagal Taati Hukum

Bona mengatakan, bukti utama kegagalan dua walikota dan dua presiden tersebut adalah kegagalan Walikota Bima Arya, yakni tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi dari Ombudsman RI yang telah berkekuatan hukum tetap.

Fakta bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 127/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditambah dengan Rekomendasi Wajib Ombudsman Republik Indonesia tanggal 12 Oktober 2011 belum dilaksanakan oleh Walikota Bogor,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kata Bona, hingga saat ini juga belum ada koreksi hukum sesuai kewenangan Bima Arya oleh pejabat publik di tingkat pemerintah pusat.

Bahkan, kata dia, segel ilegal yang dipasang Pemkot Bogor di gedung gereja GKI di Jl. KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Bogor masih dalam tahap pemasangan.

“Penyerahan Akta Hibah oleh Bima Arya sama sekali bukan merupakan perbuatan hukum yang diperintahkan Mahkamah Agung dan Ombudsman kepada Walikota Bogor,” ujarnya.

Sebelumnya, Pengurus Besar Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk turut serta menangani sengketa hibah tanah oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya.



https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/06/15/pengurus-dua-periode-wali-kota-dan-2-presiden-gagal-selesaikan-kasus-gki-yasmin