Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyarankan untuk membentuk Tim Penyelidik Kamus Sejarah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melakukan safari ramah ke berbagai tokoh terkait kamus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dihantam kasus Kamus Sejarah Indonesia. Kamus ini menjadi polemik dan menjadi sorotan setelah diketahui tidak mencantumkan sosok pejuang dan pendiri PBNU Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari. Muhadjir yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengaku, saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dirinya tidak mendapat informasi tentang penyusunan kamus tersebut.

Muhadjir baru mempelajari kompilasi kamus selama masa jabatannya setelah mendapat informasi dari Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid. Hilmar menginformasikan Muhadjir setelah kasus Kamus Sejarah Nasional mengemuka dan menjadi sorotan. PBNU meminta agar kamus segera direvisi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim langsung menggelar pertemuan maraton dengan Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj, putri Gus Dur Yenny Wahid, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Muhadjir menyarankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim investigasi internal untuk menyelesaikan masalah kamus ini. “Kalau dianggap serius,” kata Muhadjir dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat. Dijelaskannya, kamus sejarah merupakan proyek penyusunan di Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2017. Direktorat ini sudah dibubarkan alias dilikuidasi. Namun, Muhadjir tahu orang-orang yang terlibat dalam penyusunan kamus itu masih ada di kementerian. “Agar masalahnya jelas, dan tidak menjadi fitnah,” ujarnya menegaskan.

Buku Kamus Sejarah Indonesia memiliki dua jilid. Buku ini berisi tentang gambaran singkat tokoh nasional dan peristiwa penting. Buku ini cukup tebal, mencapai 700 halaman. Pada bagian tajuk rencana tertulis bahwa arahan penulisan adalah Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid dan Direktur Sejarah Triana Wulandari.

Dalam keterangan resminya beberapa hari lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya secara resmi mencabut kamus tersebut dari halaman muka pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hilmar menjelaskan, kamus tersebut disusun pada 2017. Ia mengatakan, penyusunan kamus itu belum lengkap sehingga harus dilanjutkan. Namun, tahun fiskal berikutnya dihentikan. Pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membangun website rumah belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai portal pembelajaran online. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berinisiatif memasukkan semua buku digital yang telah dihimpunnya ke portal, termasuk kamus.

Hilmar mengatakan, penarikan buku ini dilakukan karena pihaknya ingin memastikan masalah kekurangan dalam buku sejarah bisa diselesaikan. “Kami sama sekali tidak ingin ada masalah seperti ini,” kata Hilmar dalam telekonferensi, Selasa (20/4).

Hilmar menegaskan, pihaknya tidak sengaja menghapus dan mengunggah naskah yang belum jadi. Narasi yang beredar bahwa Kemendikbud telah menghilangkan tokoh sejarah, menurut Hilmar, sama sekali tidak benar.

Hilmar mengatakan, pihaknya sedang menyusun versi final kamus ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan melibatkan pemangku kepentingan terkait termasuk dari organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah. “Untuk memastikan tidak ada kesalahan. Jadi ini benar-benar niatnya untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau dia beredar tentu semua tokoh penting pahlawan nasional akan masuk ke sana, berharap tahun ini pembenahan bisa selesai,” katanya lagi.

sumber: rilis




Source