Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Saya Tidak Diberitahu Tentang Kamus Sejarah

Kemendikbud menargetkan revisi Kamus Sejarah Nasional rampung tahun ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Polemik Kamus Sejarah Nasional Jilid 1 disodok Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Masalahnya, kamus itu, menurut Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid, disusun pada 2017. Saat itu, Muhadjir menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Dalam rilis yang diterima Republika.co.id dari Muhadjir, Jumat, dia mengakui kamus itu memang proyek di Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahukah Muhadjir tentang proyek penulisan kamus? Dalam rilisnya dia mengatakan tidak tahu. “Mengenai program penulisan Sejarah Nasional sendiri, saya tidak tahu dan tidak pernah melaporkannya,” ucapnya.

Baru setelah minggu lalu dan minggu ini kamus itu disorot oleh PBNU dan kemudian oleh berbagai ormas Islam lainnya menjadi polemik besar, apakah Muhadjir mengatakan bahwa Hilmar hanya memberitahukan kepadanya tentang proyek penulisan. “Dia minta maaf juga. Saya bilang iya, namanya salah, mau diapakan apa? Yang penting segera cari solusinya.”

Muhadjir menambahkan Dirjen Kebudayaan telah mengklarifikasi pencabutan nama Hadrotus Syeikh KH Hasyim Asy’ari dalam kamus nama tokoh bangsa. Muhadjir mengatakan, Hilmar mengakui hal itu merupakan kelalaian yang dilakukan staf di direktoratnya. Sekarang direktorat sejarah sudah dilikuidasi alias dibubarkan, kata Muhadjir.

Dalam keterangan resminya beberapa hari lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya secara resmi mencabut kamus tersebut dari halaman muka pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hilmar menjelaskan, kamus tersebut disusun pada 2017. Ia mengatakan, penyusunan kamus itu belum lengkap sehingga harus dilanjutkan. Namun, tahun fiskal berikutnya dihentikan. Pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membangun website rumah belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai portal pembelajaran online. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berinisiatif memasukkan semua buku digital yang telah dihimpunnya ke portal, termasuk kamus.

Hilmar mengatakan, penarikan buku ini dilakukan karena pihaknya ingin memastikan masalah kekurangan dalam buku sejarah bisa diselesaikan. “Kami sama sekali tidak ingin ada masalah seperti ini,” kata Hilmar dalam telekonferensi, Selasa (20/4).

Hilmar menegaskan, pihaknya tidak sengaja menghapus dan mengunggah naskah yang belum jadi. Narasi yang beredar bahwa Kemendikbud telah menghilangkan tokoh sejarah, menurut Hilmar, sama sekali tidak benar.

Hilmar mengatakan, pihaknya sedang menyusun versi final kamus ini. Kemendikbud juga akan melibatkan pemangku kepentingan terkait termasuk dari organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah. “Untuk memastikan tidak ada kesalahan. Jadi ini benar-benar niatnya untuk mengoreksi kesalahan. Jadi kalau dia beredar, tentu semua tokoh penting dari pahlawan nasional akan masuk ke sana, berharap tahun ini pembenahan bisa selesai,” katanya lagi.

sumber: rilis




Source