Maqashid Asy-Syariah, Haji dan Pandemi Covid-19

    Ibadah haji di masa Pandemi Covid-19 membuat umat Islam dilema untuk melaksanakannya.

    REPUBLIKA.CO.ID,Oleh: M Fadli Feriansyah*

    Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan dalam beberapa hal, salah satunya batalnya ibadah haji 2021. Kamis, 03 Juni 2021, pemerintah melalui Kementerian Agama RI menyampaikan keputusan untuk tidak mengirimkan jemaah haji Indonesia pada musim haji 2021 M/ 1442 H. disampaikan oleh Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Haji 1442 H/2021 M.

    Pembatalan haji di masa pandemi ini bukan yang pertama kali terjadi, di tahun 2020 misalnya, pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2020 dengan berat hati harus membatalkan pelaksanaan ibadah haji.

    Betapapun pahitnya, kebijakan ini benar. Keputusan Menteri Agama tersebut kemudian diapresiasi positif oleh beberapa kalangan, seperti Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Menurut hemat penulis, keputusan Menteri Agama tersebut memang tepat untuk diambil. Meski berdampak pada bertambahnya masa tunggu jemaah haji Indonesia, namun keputusan ini harus segera diambil. Untuk itu, melalui tulisan ini penulis bermaksud membedah diktum (pertimbangan) yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui perspektif Qawaidh Fiqhiyyah dan Maqashid Syari’ah.

    Pelaksanaan haji di masa Pandemi Covid-19 membuat umat Islam kesulitan untuk melakukannya, seperti memakan buah simalakama, boleh tidaknya menunaikan ibadah haji di masa pandemi akan berdampak pada semuanya. Jika tidak menjalankan rukun Islam maka terpaksa menunda dan jika tetap menjalankannya dikhawatirkan rantai penyebaran Covid 19 tidak terputus.

    Mesraini (Akademisi UIN Jakarta) mengatakan, teks-teks dalam ajaran Islam menunjukkan bahwa syariah disebabkan oleh adanya Illat (faktor penyebab berlakunya suatu undang-undang). Dalam pandangan al-Syatibi, ternyata Illat hukum itu mengarah kepada kemaslahatan manusia itu sendiri, baik secara global (baca Qs. Al-Anbiya: 107) maupun sebagian (baca Qs. Al-Maidah: 6). Oleh karena itu, kemaslahatan manusia merupakan dasar dari suatu undang-undang.

    Selanjutnya, agar lebih objektif dalam menilai diktum (pertimbangan) pembatalan haji di masa pandemi Covid 19, maka perlu kita reposisi secara menyeluruh pembatalan haji di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif Maqashid Syari’ah. ‘ah. Menurut Jasser Auda, syari’at maqashid adalah prinsip-prinsip yang memberikan jawaban atas pertanyaan di atas dan pertanyaan serupa tentang hukum Islam.

    Konsep Maqashid Syari’ah sebenarnya dimulai dari zaman al-Juwaini yang terkenal sebagai Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fiqh, yaitu Imam al-Syatibi. Konsep tersebut tertuang dalam kitabnya yang terkenal, al-Muwwafaqat fi Usul al-Ahkam, khususnya pada juz II, yang ia beri nama kitab al-Maqashid.

    Untuk merealisasikan kemaslahatan, al-Syatibi kemudian membagi Maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu: Maqashid dharuriyat, Maqashid Hajiyat dan Maqashid Tahsinat. Dharuriyat artinya harus ada untuk kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam.

    Sementara Hajiyat Artinya sesuatu yang diperlukan untuk meringankan penderitaan, seperti rukhsah (ringan) tidak puasa bagi orang sakit. Adapun tahsinat Artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan hidup dan menghindari keburukan, seperti akhlak mulia, menghilangkan najis dan menutup aurat.

    Adapun dharuriyat menurut al-Syatibi, secara lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu: untuk melindungi agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifzh an-nash), Ingatlah (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifzh an-nasl), menjaga harta (hifz al mal).

    Dalam konteks penyelenggaraan haji, haji merupakan bagian dari prinsip memelihara agama (hifz ad-din) seperti yang dinyatakan dalam Qs. Ali Imran: 97, namun secara teknis pelaksanaan, penerapan Qs. Ali Imran: 97 Di masa pandemi Covid-19, ternyata pelaksanaannya berpotensi berbenturan dengan kesehatan dan keselamatan jemaah haji. Tentu saja, kesehatan dan keselamatan jiwa manusia seperti dari menjaga jiwa (hifz al-nafs) menjadi kebutuhan yang harus diprioritaskan (dlaruriyah) dibandingkan dengan pelaksanaan haji itu sendiri.

    Menurut hemat penulis, pelaksanaan haji pada masa pandemi Covid 19 terdapat benturan antara menjaga agama (hifz ad-din) menjaga jiwa (hifz al-nafs) yang menjadikan Maqashid Syari’ah dalam masalah ini akan tercapai.

    Pandangan Al-Syatibi tentang pelaksanaan haji tahun 2021 M/1442 H, penting untuk kita renungkan. Padahal haji merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana tertuang dalam Qs. Ali Imran: 97, dan dia adalah bagian dari prinsip memelihara agama (hifz al-din).

    Namun, pada tataran praktis, pelaksanaan haji di masa pandemi Covid-19 berpotensi berbenturan dengan kesehatan dan keselamatan jemaah. Tentu saja kesehatan dan keselamatan jiwa manusia seperti dari perlindungan jiwa (hifz al-nafs) menjadi kebutuhan yang harus diprioritaskan (dlaruriyah) dibandingkan dengan pelaksanaan haji itu sendiri.

    Selanjutnya pada perspektif qawaidh fiqhiyyah qawaidh fiqhiyyah merupakan pendapat para ulama terdahulu, yang sering dijadikan sebagai fikih dalam merumuskan hukum Islam, di antara kaidah fikih yang dapat diandalkan dalam melihat masalah ini adalah La Dharara wa La Dhirara (tidak memudar atau merugikan). Pada titik ini, pembatalan haji 2021 sudah tepat. Jemaah haji kita berpotensi tertular atau menularkan Covid-19 dari atau ke sesama jemaah haji lainnya. Wallahu a’lam bissawab..

    *Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah



    https://www.republika.co.id/berita/qv0lm3327/maqashid-asysyariah-haji-dan-pandemi-covid19